JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo menjanjikan dana operasional untuk kepala desa dalam silaturahmi dengan ribuan pemerintah desa se-Indonesia, di Stadion Tenis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Rabu (10/4/2019) sore.
Mulanya, Zuliatman, salah seorang kades dari Kabupaten Sinjunjung, Sumatera Barat mengeluhkan soal kehidupan sosial kades yang kerap menerima undangan hajatan dari masyarakat. ’’Undangan satu kali dalam satu minggu dua, dua pak! Amplopnya dua pak,’’ ungkap Zul, disambut tawa para kades.
Jokowi pun langsung memotong pembicaraan Zul dengan menyampaikan dirinya memahami apa yang ingin diungkapkan kades tersebut. ’’Saya tahu, saya tahu, kadang-kadang dalam seminggu bukan cuma dua, bisa lebih kan,’’ tukas Jokowi.
Dijelaskan Zul, masyarakat di desa tahunya aparat desa mengelola anggaran yang besar, sehingga sering diundang ke setiap hajatan. Namun, kades tidak bisa memberikan apa-apa karena penghasilan tetapnya sedikit. Menanggapi keluhan Zul, Jokowi pun mengaku paham yang dimaksud. ’’Pertama tadi disampaikan saya sudah nangkep, kita akan pikirkan, saya tahu ke arah mana ini saya tahu. Artinya kan ada dana operasional. Benar kan?’’ tanya Jokowi.
Ribuan kades yang hadir di stadion itu pun dengan semangat menjawab betul. Jokowi pun menyatakan akan segera memutuskan adanya dana operasional tersebut. ’’Segera akan saya putuskan, tapi berapanya belum. Berapa nanti, kan tinggal berapanya (dana operasional itu), nanti kita itung biar jelas. Saya tahu dana operasional untuk kades penting sekali karena tadi, undangan kawinan, melahirkan,’’ kata Jokowi menjanjikan.
Usai acara itu, Jokowi kepada wartawan menyampaikan bahwa kepala desa mengelola anggaran yang besar, dan tanggung jawabnya juga berat. Sehingga, dana operasiona itu menjadi penting supaya para kades fokus dalam mengontrol dan mengawasi penggunaan dana desa.
’’Jangan sampai nanti enggak ada dana operasional, dia cari-cari jurus yang merupakan penyelewengan. Lebih bagus yang legal, yang sudah kita tentukan dengan aturan yang ada. Itu lebih baik,’’ jelas Jokowi.
Soal besaran dana operasional tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku belum mengetahui karena harus dihitung terlebih dahulu. Hal itu menurutnya urusannya menteri keuangan.
