JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana penerbang TNI AU menggantikan pilot Garuda harus disikapi dengan hati-hati oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.
Dia menyampaikan itu karena memandang pemerintah ibarat bertaruh dengan keselamatan konsumen atas kebijakan tersebut.
"Sebagai contoh, untuk menerbangkan pesawat jenis Boeing 737-800 harus mengantongi lisensi dan rating yang bisa diperoleh tiga bulan. Juga perlu waktu untuk pengenalan rute, jenis bandara dan budaya layanan yang dipersyaratkan. Tidak bisa kami bayangkan kalau pergantian pilot itu dilakukan dalam waktu sekejap," ujarnya, sebagaimana dikutip dari JPNN, Sabtu (9/6/2018).
Dia menerangka, penempatan penerbangan TNI AU sebagai pilot Garuda bisa menjadi ancaman keselamatan penumpang. Pasalnya, dia memastikan, tidak ada pilot TNI AU yang sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Boeing 737-800.
"Itu hanya salah satu contoh saja," tegasnya.
Ancaman mogok Serikat Karyawan Garuda (Sekarda) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG), kata dia lagi, masih terus berlangsung. Belum ada titik temu antara Sekarga, APG dengan pihak managemen Garuda dan atau pemerintah. Kecuali mediasi yang dilakukan oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dengan Sekarga dan APG.
"Itu pun hasilnya tidak jelas seperti apa," jelasnya.
Lebih jauh, dia memandang pemerintah mulai panik dengan ancaman mogok itu. Salah satu bentuk kepanikannya adalah ingin melibatkan pilot TNI AU untuk menggantikan pilot Garuda yang mogok.
"Sebuah tindakan yang main hantam kromo, bahkan antiregulasi, baik regulasi nasional dan atau internasional, ICAO. Sebab antara pilot penerbangan sipil dengan penerbangan militer berbeda aturan, dan berbeda karakter," tuntasnya. (tan)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
