PADANG (RP) - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno me­nginstruksikan bupati Solok, So­lok Selatan, Sijunjung dan Dhar­masraya segera mere­habi­lita­si da­erah aliran sungai (DAS) Ba­tang Hari. Pasalnya, sungai yang berhilir ke Jambi itu, me­nga­lami penurunan kualitas aki­bat pe­nambangan emas secara liar. 

Jika tak segera ditangani, dikhawatirkan memunculkan bencana besar. “Saya minta  segera mengambil langkah pe­nanganan agar tidak me­nim­bulkan benca­na di kemudian hari,” ujar Irwan Prayitno ke­pada Padang Eks­pres (Riau Pos Group) beberapa waktu lalu.

Mengingat tingginya angka kejadian dan potensi bencana di Sumbar, diharapkan seluruh bupati dan wali kota mem­bentuk forum pengurangan risiko bencana (F-PRB) di kabu­paten/kota. Pemerintah daerah seyogianya melibatkan dan me­ngem­bangkan secara terpadu kegiatan mitigasi bencana mela­lui LSM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Maje­lis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan perguruan tinggi.

“Keterlibatan sektor swasta atau dunia usaha, melalui pe­man­faatan dana CSR, dalam bentuk kegiatan mitigasi dan pe­ngurangan risiko serta tinda­kan darurat bencana, perlu di­gia­tkan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Mantan anggota DPR itu mengatakan, pemerintah daerah perlu mewaspadai perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan benca­na, khususnya longsor. “Cuaca sering berubah-ubah atau eks­trem, masyarakat diminta was­pada dengan perubahan cuaca,” ucapnya.

Mitigasi longsor bisa dila­ku­kan dengan pemetaan zona ke­rentanan gerakan tanah (ZKGT). Zona kerentanan gera­kan tanah terdiri dari 4 tingkatan, yakni zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah, zona kerentanan gerakan tanah rendah, zona  kerentanan gerakan tanah me­nengah dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi. Langkah lainnya adalah pemantauan gerakan tanah.

Langkah mitigasi lainnya, sambung Irwan, meningkatkan kewaspadaan menghadapi gera­kan tanah dengan mening­kat­kan koordinasi dengan BPBD, memasyarakatkan informasi bencana berupa hasil kajian, peta pemantauan dan penelitian melalui penyuluhan, pelaporan, media massa, poster analisa risiko dan pengembangan tata ruang wilayah, memberdayakan ma­syarakat dalam memahami in­formasi gerakan tanah, me­masyarakatkan kelembagaan penanggulangan bencana agar masyarakat tahu ke mana harus melapor.

“Itu sejumlah langkah miti­gasi yang dapat dilakukan sebe­lum kejadian. Ini perlu dila­kukan untuk menimalisir dam­pak,” sarannya.

Langkah mitigasi sesudah kejadian adalah tahap tanggap darurat meliputi pembentukan tim reaksi cepat setelah mene­rima informasi awal tanah long­sor dan memeriksa kondisi bencana serta memberikan re­ko­mendasi teknis penang­gu­langan kepada pemerintah da­e­rah setempat. Tahap selan­jutnya adalah tahap rehabilitasi. Pada tahap ini, melakukan pemulihan kembali fungsi ekonomi, sosial dan sarana prasarana berda­sarkan aspek geologi.

Tahap rekonstruksi perlu dilakukan untuk membangun kembali daerah yang terkena tanah longsor dengan bangunan penahan tanah longsor dengan memasukkan rekomendasi tek­nis aspek geologi.

Tiga belas kota dan kabu­paten di Sumatera Barat diminta untuk melakukan miti­gasi terha­dap bencana longsor. Yakni Pa­dang, Kabupaten Solok, Solok Sel­atan, Pesisir Selatan, Sawah­lun­to, Sijunjung, Padang­paria­man, Tanahdatar, Bukittinggi, Agam, Pasaman dan Limapuluh Kota.

“Yang mendesak kawasan Lembah Anai, harus segera dilakukan pembersihan. Yang berdekatan dengan kawasan itu, segera menurunkan tim pem­ber­sihan. Saya harapkan BPBD provinsi  mengkoordinasikan untuk pembersihan Lembah Anai ini,” sarannya.

Gubernur juga meminta BPBD Sumbar dan Padang terus memantau aliran Batang Kuran­ji setiap saat. “Banjir bandang itu kelalaian kita semua. Kita di sini ya Pemprov, Pemko dan ma­syarakat. Banjir bandang jangan terjadi lagi. Malu kita jika itu terus terjadi. Jangan hujan terus dijadikan alasan, seperti tak ada pemerintah saja,” sebutnya.(*)