JAKARTA (RIAUPOS.CO)-Rencana aksi demo besar-besaran honorer K2 10-12 Februari 2016 mendapat respon dari pemerintah pusat.

Buktinya pihak istana mengutus pejabat Sekretariat Negara, menayakan  kebenaran rencana unjuk rasa yang mereka sebut sebagai aksi jihad, kepada pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I).

Kepada Ketum FHK2I Titi Purwaningsih, utusan Istana juga mempertanyakan, kenapa harus Presiden Jokowi yang didemo honorer K2 dan bukan pihak lainnya.

"Saya didatangi utusan Istana. Menanyakan ke saya apa benar mau ada massa 50 ribu honorer pada 10 Februari. Saya juga ditanya, apa harus Presiden Jokowi yang menerima honorer K2," kata Titi kepada JPNN, Senin (8/2).

‎Kepada utusan Istana itu, Titi menegaskan, tidak ada pihak lain lagi yang pantas ditemui. Lantaran MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah gagal menyelesaikan honorer K2. Satu-satunya yang bisa menuntaskan masalah K2 adalah Presiden Jokowi.

"Kami hanya minta Presiden Jokowi yang menemui kami dari sisi kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksaan saja. Presiden kan bapaknya rakyat jadi ketika anak-anaknya mengadu‎ harus mau mendengarkan," bebernya.

Titi menambahkan, seperti apa pun aturan yang bisa menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, hanya presiden lah yang bisa memberikan solusi. Karena MenPAN-RB sudah tidak sanggup lagi membuat kebijakan untuk honorer K2. (esy)

Sumber: JPNN

Editor: Yudi Waldi