JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Posko bagi para pejihad untuk bisa membantu saudara muslim, di Rakhine, Myanmar terkait pembantaian terhadap etnis Rohingya didirikan oleh Front Pembela Islam (PFI).

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dirinya tidak setuju apa dengan yang dilakukan oleh FPI. Sebab, kata dia, di situ adalah daerah konflik sehingga membahayakan warga negara Indonesia (WNI).

"Saya malah khawatir kalau WNI ke sana malah membahayakan, apalagi belum tahu keamanan di Myanmar sepertia apa," katanya saat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Dia menyebut, dirinya pun khawatir jika kedatangan WNI ke Myanmar akan membuat suasana tidak kondusif sehingga konflik bisa menjadi semakin memanas.

"Kedatangan WNI ke Myanmar juga diduga bakal membuat situasi semakin memanas," imbuh politikus Partai Golkar itu.

Dia menambahkan, apabila nanti situasi semakin memanas, pemerintah juga akan ikut kesulitan. Pasalnya, yang harusnya pemerintah bisa menyelamatkan etnis Rohingya, justru mendadak minta diselamatkan.

"Jadi, takut malah sebaliknya, justru malah meminta perlindungan," tandasnya.

‎FPI sebelumnya langsung bereaksi atas tindakan kekerasan Myanmar terhadap muslim Rohingya. Mereka bahkan akan mengirim tim relawan dan bantuan ke Rakhine, Myanmar. yang tujuannya untuk meringankan derita para korban kemanusiaan.

Ketua Umum DPP FPI Ahmad Sobri Lubis menyatakan, relawan dan bantuan itu dikoordinasi melalui pengurus wilayah. Dari situ mereka membuka pendaftaran bantuan dan relawan. Dikatakannya, relawan yang diberangkatkan harus siap menanggung risiko terburuk. Sebab, situasi Myanmar tidak menentu pasca menyeruaknya pelanggaran kemanusiaan.‎ (cr2)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama