JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebuah akun twitter bernama @Hulk_idn dipolisikan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.
Itu karena akun tersebut menyebarkan berita hoax Grace berhubungan asmara dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, imbuh Grace, postingan akun itu mengarah ke pelecehan seksual.
"Dikatakan saya punya hubungan khusus dengan Pak Ahok. Dalam hal ini hubungan asmara sampai dengan suami istri dan dia klaim punya video itu. Jadi, ini sesuatu yang ngawur banget, ngarangnya luar biasa," katanya, sebagaimana dikutip dari JawaPos.com, Kamis (7/6/2018).
Dia menerangkan, akun itu memposting berita hoax tentang dirinya sejak beberapa hari lalu. Akan tetapi, hal itu dilakukan secara terus menerus. Karena merasa tidak nyaman dan dapat membunuh karakternya wanita yang memimpin PSI, akhirnya Grace memutuskan untuk melaporkannya ke Polda Metro Jaya.
"Mau dilaporkan karena itu dilakukan terus menerus dan ternyata lumayan viral. Nggak cuma narasi dan juga foto-foti, dia mengklaim ada video juga. Itu semua kebohongan," jelasnya.
Dijelaskannya, postingan itu sudah mulai membentuk opini di publik bahwa apa yang dinarasikan seolah-olah benar. Kerja akun itu pun terbilang sistematis. Bahkan, lebih dari satu orang.
"Karena ini ada timnya, kerjanya rapih. satu melemparkan kemudian disamber dengan yang lain kemudian di-attach ke twitter, mereka saling sambut menyambut. Jadi, keliatan banget ini terorganisir," paparnya.
Lebih jauh, dia menduga ada motif politik di balik itu semua. Mengingat sekarang sudah memasuki tahun politik.
"Iya (ada motif politik) karena postingan ini semua temanya politik," bebernya.
Karena itu, dia menilai hal seperti itu tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, menurutnya cara-cara yang buruk dalam berpolitik, apalagi terhadap partisipasi perempuan.
"Nggak boleh dengan cara-cara seperti ini. Nggak beradab apalagi di saat kami ingin tingkatkan partisipasi perempuan di politik. Gimana perempuan mau banyak, baru mau maju aja sudah diginiin," cetusnya.
Dia menambahkan, jika dibiarkan, publik akhirnya jadi tidak netral menentukan pilihan.
"Akhirnya bukan melihat program, kompetensi tapi melihat beginian. Akhirnya kualitas demokrasi kita jadi jelek, jadi turun," tutupnya. (dna)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
