JAKARTA (RIAUPOS.CO) -Indonesia boleh kaya dan memiliki tambang emas di Papua. Faktanya sampai sekarang negara tidak tahu apa dan berapa yang dihasilkan PT Freeport Indonesia mengeruk hasil bumi nusantara.Ketidakjelasnya ini ditambah pula ketidaktegasan pemerintah.
"Tak satupun di antara pengambil keputusan di negeri ini tahu pasti apa dan berapa sebetulnya produksi tambang PTFI di Papua," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulaydi, Sabtu apa dan berapa yang dihasilkan dari tanah Papua itu.
"Saat ini dari 3000 ton hasil tambang PTFI, hanya 1000 ton yang diolah di Gresik Jawa Timur. Sisanya yang 2000 ton diolah di Spanyol," ujarnya.
Padahal kata Mulyadi, DPR sudah berulang-kali minta bahwa hasil tambang harus dipisahkan dan dimurnikan di Indonesia.
Dengan kondisi ini lanjutnya, jelas pemerintah tidak bisa mengontrol berapa dan apa yang dihasilkan PTFI.
"Sekarang yang kandungannya mengandung emas semuanya diolah di Spanyol. Yang kandungan tembaga di olah di Gersik. Mestinya, semua proses pemurnian dilakukan di Indonesia dan tidak ada lagi toleransi bagi PTFI untuk tidak mengolah hasil tambangnya di Indonesia," tegasnya.
Kalau pemerintah tidak juga tegas mau membela NKRI dan menegakkan aturan, politikus Demokrat ini menyarankan agar pemerintah mengeluarkan Perppu yang isinya membatalkan kewajiban pembangunan smelter.
"Ini bertentangan dengan UU, kalau memang mau menghalalkan ini dan tidak mau membela NKRI, terbitkan saja Perppu biar ada legalitasnya. Selama ini kita dirugikan hanya mendapatkan 1persen saja dari hasil usaha PTFI dan baru di era SBY itu dinaikkan menjadi 3.5 persen," ungkapnya.
Makanya atas dasar fakta tersebut, Mulyadi menganggap wajar jika kemudian muncul usulan-usulan pembentukan Panja atau Pansus Freeport. "Kita ingin tahu sedetail-detailnya dari semua yang terlibat. Makanya usulan pembentukan Panja atau Pansus Freeport menjadi wajar saja," ujar Mulyadi.(fas)
Sumber: JPNN
Editor: Yudi Waldi
