JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penguatan sistem pertahanan nasional menjadi salah satu agenda Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya. Jumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) ditambah untuk memenuhi target kekuatan pokok minimum (minimum essential forces) tahap II.

Jokowi menyatakan komitmen tersebut saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin (5/10). Sebagai bentuk konkret, alokasi anggaran pertahanan tahun depan dinaikkan. ”Tahun 2019 sebesar Rp 121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 131 triliun di tahun 2020,” ujarnya.

Kemudian, pangkalan militer terpadu akan dibangun di empat lokasi. Yakni, Biak, Morotai, Merauke, dan Saumlaki. Pangkalan tersebut akan melengkapi sistem pertahanan serupa yang sudah dibangun di Natuna akhir 2018.

Di sektor satuan tempur, pada 2019 pemerintah sudah membentuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang akan mendukung penanganan terorisme. Juga, satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang ditempatkan di Tanjung Pinang, Balikpapan, dan Biak. ”Kehadiran Kogabwilhan akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis dan meningkatkan daya gentar kita,” katanya.

Untuk sektor sumber daya manusia, pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas prajurit TNI. Mulai peningkatan tunjangan kinerja TNI sebesar 80 persen hingga penyediaan fasilitas kredit rumah terjangkau. ”Serta meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan prajurit TNI untuk mendukung profesionalisme prajurit,” katanya.

Penguatan sistem pertahanan dibutuhkan Indonesia untuk mendukung cita-cita menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. ”Belanja pertahanan kita arahkan menjadi investasi pertahanan,” jelasnya.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman