PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Di tengah kembali terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Riau, pihak Pertamina diminta untuk memperketat pengawasanpenyaluran. Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta pihak SPBU agar tidak melayani kendaraan di luar ketentuan yang dilarang mendapatkan BBM solar bersubsidi.
Pasalnya, kriteria kendaraan yang boleh menggunakan solar subsidi tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. "Solar bersubsidi digunakan bukan untuk semua kendaraan. Ini kan subsidi. Jadi peruntukannya juga dibatasi,"kata Gubri Syamsuar.
Gubri Syamsuar menegaskan, hanya kendaraan yang sesuai kriteria sajalah yang boleh mengisi BBM jenis solar bersubsidi ini. Sedangkan kendaraan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, dilarang. Agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai rencana, maka Gubri meminta kepada Pertamina untuk memperketat dalam melakukan pengawasan. Sebab untuk pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini merupakan kewenangan Pertamina.
"Jadi yang berhak saja yang bisa menikmati. Pertamina harus mengawasi ini supaya yang tidak berhak jangan sampai memakai solar,"pinta Gubri Syamsuar.
Sebelumnya, Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau juga sudah mengajukan penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat. Pasalnya, stok kuota BBM yang ada saat ini diprediksi hanya akan cukup hingga September atau paling lama Oktober.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, stok kuota BBM yang diberikan untuk Riau saat ini adalah kuota asumsi keperluan saat kondisi pandemi Covid-19. Karena saat ini kondisi pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, stok tersebut diprediksi tidak akan cukup hingga akhir tahun.
"Kami sudah mengajukan untuk penambahan kuota BBM karena kuota yang ada saat ini diprediksi hanya akan cukup sampai September, atau paling lama Oktober,"katanya.
Tidak cukupnya kuota BBM tersebut, dikatakan Sekdaprov karena belakangan ini mobilitas masyarakat sudah mulai tinggi. Hal ini karena Covid-19 sudah melandai dan juga perekonomian mulai membalik. "Masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti semula sehingga mobilitas tinggi, konsumsi BBM juga meningkat. Mudah-mudahan penambahan kuota BBM segera terealisasi,"ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Evarefita mengatakan, pihaknya telah mengusulkan penambahan kuota BBM jenis biosolar tahun 2022 sebesar 884.590 kl, kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas).
Permintaan penambahan kuota BBM solar ke BPH Migas karena adanya pengurangan kuota BBM untuk tahun 2022 sebanyak 3,78 persen atau hanya 794.787 kl, dari realisasi BBM tahun 2021 sebesar 825.979 kl. "Kita telah mengusulkan kuota BBM biosolar sebesar 884.590 kl ke BPH Migas untuk memenuhi keperluan di Provinsi Riau,"kata Evarefita.
Namun kata Evarefita, hingga saat ini permintaan penambahan kuota BBM biosolar di Provinsi Riau belum ada jawaban dari BPH Migas. "Karena mereka masih menunggu persetujuan. Seperti tahun 2021 itu, biasanya mereka akan melakukan perubahan di semester kedua. Mudah-mudahan dengan perubahan itu, permintaan kita dapat dipertimbangkan untuk memberi tambahan kuota biosolar tahun 2022 di Provinsi Riau,"harapnya.
Evarefita menyampaikan, usulan permintaan penambahan kuota BBM solar Riau tahun 2022 hampir sama dengan realisasi kuota BBM tahun 2021. "Kalau tahun 2021 realisasi BBM solar untuk Riau sebesar 825.979 kl, sedangkan usulan kita 884.590 kl dari kuota yang ditetapkan hanya 794.787 kl,"ujarnya.(adv/sol)
