JAKARTA (RIAU POS.CO) -- Desakan dari sejumlah pihak agar Menteri BUMN Rini Soemarno bertanggung jawab dan mengundurkan diri pascablackout-nya transmisi Ungaran - Pemalang 500 kV milik PT PLN (Persero) yang menyebabkan padamnya listrik di DKI Jakarta, hanya direspons singkat oleh Istana.
"Ya publik ya haknya publik (menyampaikan aspirasi," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).
Mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mendapat penjelasan terkait pemadaman yang berdampak pada pelanggan di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat.
Moeldoko juga enggan merespons saat ditanya apakah ada sanksi bagi dirut PLN maupun kememterian terkait atas kejadian itu.
"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi. Dievaluasi dalam arti kenapa terjadi. Kan perlu ada perbaikan," jelas Moeldoko.
Lantas apa yang membuat Presiden ketujuh RI itu tampak marah ketika beraudiensi dengan Direksi PLN? Moeldoko mengatakan bahwa Jokowi mendengar keluhan masyarakat yang terganggu pelayananya.
"Yang pasti presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama dan jangan sampai kegiatan itu menganggu usaha dan seterusnya," tandas Moeldoko.
Sumber: JPNN
Editor: Erizal
