JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Indonesia dapat mempercepat penghentian pengoperasian PLTU batu bara pada tahun 2045 dengan dukungan internasional. Ini adalah analisis terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) di University of Maryland yang didukung oleh Bloomberg Philanthropies, yang dirilis hari ini, Rabu (3/8).
Analisis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus menghentikan operasi 72 PLTU batu bara. Dimulai dengan mengurangi pembangkitan listrik dari PLTU batu bara sebesar 11 persen selama delapan tahun ke depan. Selanjutnya meningkatkan jumlah PLTU batu bara yang dipensiunkan menjadi 90 persen sebelum tahun 2040. "Keperluan pembiayaan untuk menerapkan penghentian PLTU batu bara dengan transisi energi berkeadilan diperkirakan mencapai 27,5 miliar dolar AS, yang memerlukan upaya dalam negeri yang kuat dan dukungan internasional," kata Ryna Cui, dari Center for Global Sustainability, Universitas Maryland.
Indonesia telah berkomitmen pada tujuan ambisius untuk mencapai bebas emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat dan menghapus batu bara secara bertahap pada 2040-an dengan bantuan internasional. Meski demikian, ketergantungan Indonesia pada batu bara di sistem energi dalam negeri bahkan mengekspor ke luar negeri, menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut.
Analisis laporan ini menunjukkan Indonesia mampu untuk menghentikan PLTU batu bara pada tahun 2045. Jadwal pensiun dibangun berdasarkan kinerja teknis, ekonomi, dan lingkungan masing-masing PLTU batubara.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, kajian ini menawarkan tenggat waktu penghentian per unit PLTU batu bara secara terperinci yang layak secara finansial. "Pertama, kami menemukan bahwa Indonesia dapat dengan cepat berhenti menggunakan batubara dan memenuhi tujuan pengurangan emisi domestik dan internasional, namun yang terpenting adalah kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat melakukannya dengan cara yang menguntungkan kesehatan dan ekonomi masyarakat," jelas Fabby.
Mempercepat pensiun dini PLTU batu bara akan menelan biaya lebih dari 32 miliar dolar AS hingga tahun 2050. Akan tetapi, pensiun dini PLTU batu bara mempunyai manfaat positif.
Antara lain, terhindar dari biaya subsidi listrik yang diproduksi dari PLTU batu bara (34,8 miliar dolar AS) dan biaya kesehatan (61,3 miliar dolar AS).
"Indonesia telah secara legal mengadopsi target iklim sejalan dengan komitmen internasional. Laporan ini menyajikan peta jalan untuk membantu mengurangi lebih dari 2.600 emisi MtCO2 melalui penghentian penggunaan PLTU batubara," ungkap Nathan Hultman, Direktur Center for Global Sustainability, Universitas Maryland.
"Pendekatan yang baru dalam hal bantuan finansial internasional menjadi komponen kritikal untuk mencapai kemungkinan transisi yang lebih cepat," imbuhnya.
Namun, implementasi percepatan pensiun dini PLTU batu bara tidak dapat hanya dilakukan Indonesia sendiri. Menyambut COP27 di Mesir, dimana fokus pertemuan akan tertuju pada keuangan, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan dampak dari krisis iklim, komunitas keuangan internasional harus melangkah untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan ini.
Merespons kajian ini, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna menyebutkan bahwa pensiun dini PLTU sudah menjadi perhatian pemerintah untuk menuju Net Zero Emission 2060. "Menurut hasil simulasi pemodelan pemerintah, PLTU batu bara masih akan terakhir beroperasi pada 2056, sementara mendorong pensiun dini PLTU batu bara di luar PLN untuk bisa pensiun pada 2050. Jika ingin mempercepatnya pada 2045, maka diperlukan perhitungan yang lebih mendalam lagi," ungkapnya.(jpg)
