Dharmasraya (RP) - Se­per­tinya pembangunan sport centre (SC) Dharmasraya ba­kal menuai masalah. Ini seiring munculnya berbagai keanehan dalam pembangunan sarana olahraga tersebut. Kendati alokasi anggaran pem­ba­ngun­an belum jelas, namun peme­nang tender sudah ditetapkan yakni, PT Hutama Karya.

Di samping itu, nilai kon­trak antara Pemkab Dhar­mas­raya dengan PT Hutama Karya tidak sesuai. DPRD bersama Pemkab Dharmasraya sepakat menetapkan alokasi pem­ba­ngu­nan sebesar Rp 90 miliar dengan sistem tahun jamak untuk tiga tahun anggaran. Namun Pemkab Dharmasraya melalui kelompok kerja (Pok­ja) I justru menetapkan nilai kontrak Rp 187 miliar.

Anggota DPRD Dhar­ma­saya, Widiyatmo merasa heran atas ketimpangan tersebut. ”Kita heran sekaligus mem­per­tanyakan bagaimana mungkin anggaran pembangunan SC tersebut naik drastis dari yang sudah kita sahkan yakni, dari Rp 90 miliar naik menjadi Rp 187 miliar atau naik hampir 100 persen. Yang lebih meng­herankan lagi, dari mana pem­kab mendapatkan tambahan dana tersebut,” tanya politisi PKS tersebut.

Kalau pun mendapat ban­tuan dari pemprov dan pusat, menurut Widiyatmo, namun pemkab tetap harus mendapat persetujuan DPRD Dharmas­raya. Jika proses tersebut tidak berjalan, maka jelas hal tersebut melanggar aturan.

Kalaupun pemkab dapat mencarikan dana sedemikian besar untuk pembangunan SC, Widiyatno menanyakan, kena­pa dana tersebut tidak dija­di­kan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dharmasraya selama ini masih mengontrak di ru­mah-rumah masyarakat.

 Hal senada diungkapkan anggota DPRD Dharmasraya dari fraksi PDI-P, Kapidis Rasyd. ”Sampai hari ini kita belum mendapat informasi dan laporan dari Bupati Dhar­masraya, Adi Gunawan dari ma­na mendapat anggaran tam­­bahan untuk pembangun­an sport center tersebut,” tegas Kapidis.

Ketika dikonfirmasikan kepada Asisten II Bidang Pem­bangunan Setkab Dharmas­raya, Junaidi Yunus berjanji meninjau kembali persoalan tersebut. ”Saya akan mena­nyakan hal tersebut kepada kepala Dinas PU, karena hal tersebut adalah tanggung ja­wab­nya. Biarpun begitu, pem­kabakan tetap berupaya men­carikan dananya,” ujar Junaidi yang juga mantan kepala Dinas PU Dharmasraya. (ita)