JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penerimaan bantuan sosial (bansos) belum sempurna. Masyarakat yang memang sangat membutuhkan dan belum menerima bansos bisa melaporkannya ke RT dan RW setempat.
“Harus saya akui, bahwa memang data belum betul-betul bagus, tetapi bukan berarti kita harus tunggu sampe data bagus baru diberi, ya mereka sudah kelaparan. Karena itu, ini sudah kita antisipasi, data nggak lengkap nggak apa-apa, yang penting segera dibagi sambil kita benahi datanya,” kata Muhadjir kepada wartawan, Senin (4/5).
Muhadjir mengharapkan, peran RT dan RW sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan DTKS. Hal ini dilakukan agar bansos yang disalurkan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Sesuai dengan tugas saya itu Kemenko PMK yaitu melakukan super visi dan monitoring untuk memastikan, bahwa bantuan Presiden ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tepat sasaran untuk menanggulangi dampak Covid-19 terutama di kalangan masyarakat yang paling tidak diuntungkan, paling tidak mampu akibat Covid-19 ini,” ujar Muhadjir.
Khusus di wilayah DKI Jakarta, kata Muhadjir, Pemerintah Provinsi DKI akan mengalokasikan 1,1 juta kepala keluarga (KK) penerima bansos. Kemudian, dari Kementerian Sosial sebanyak 1,3 KK.
“Ditambah nanti Kemensos akan alokasikan Rp 600 ribu untuk keluarga yang tidak mampu, yang tidak masuk dalam DTKS di Bodetabek. Bodetabek Insya Allah tanggal 5 nanti akan kita mulai distribusinya,” ucap Muhadjir.
Oleh karena itu, untuk penyempurnaan DTKS, lanjut Muhadjir, RT dan RW dapat secara teliti mendata warga yang memang sangat membutuhkan akibat mewabahnya Covid-19.
“Karena kalau dibilang butuh, semua pasti butuh. Apalagi mestinya juga dari pihak warga, saya mohon kesadarannya kalau memang dia sudah mampu dan ada warga lain yang lebih membutuhkan tidak apa-apa itu dialihkan. Jangan sudah mampu merasa tidak mampu,” pungkas Muhadjir.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
