JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016 belum bisa dimulai. Penyebabnya laporan penyelenggaraan haji periode 2015 belum disampaikan Kementerian Agama (Kemenag) ke Presiden dan Komisi VIII DPR.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan semakin cepat penyampaian laporan itu, maka semakin baik. "Sampai sekarang mereka (Kemenag, red) belum melaporkan," katanya di Jakarta Ahad (3/1/2016). Padahal kata dia, semakin cepat dilaporkan maka pembahasan BPIH 2016 bisa segera digulirkan.

Saleh menceritakan Desember lalu sejatinya sudah ada forum pertemuan antara komisi yang dia pimpin dengan jajaran Kemenag. Namun dalam pertemuan itu tidak disinggung sama sekali tentang urusan pelaporan haji 2015. Selebihnya dalam pertemuan itu, kata Daulay, membahas tentang isu penyelenggaraan umrah oleh Kemenag.

Menurut politisi PAN itu Kemenag memiliki waktu sampai tiga bulan untuk melaporkan hasil penyelenggaraan haji 2015. Masa pemulangan haji 2015 berakhir pada Oktober, sehingga Januari ini adalah batas mereka menyampaikan laporan haji 2015.

"DPR tentu siap dan menyambut baik jika BPIH 2016 dibahas lebih dini," ujarnya. Namun sayaratnya laporan penyelenggaraan haji harus disampaikan terlebih dahulu.

Saleh masih ingat bahwa pembahasan BPIH 2015 dimulai pada akhir Januari 2015. Sehingga idealnya pembahasan BPIH 2016 juga dimulai pada Januari ini. Dia mengingatkan bahwa setiap tahun masa penyelenggaraan haji itu semakin maju. Sebab mengikuti kalender hijriyah.

Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin menuturkan bahwa laporan evaluasi haji 2015 sudah selesai disusun. "Tinggal menyampaikan saja," kata mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Jasin menjelaskan bahwa Kemenag juga mendukung pembahasan BPIH 2016 dimulai sedini mungkin. Supaya masyarakat bisa segera mengetahui besaran BPIH 2016. Selain itu tim Kemenag juga bisa secepatnya menyelesaikan kontrak akomodasi haji di Makkah dan Madinah.

Meskipun di tanah air BPIH 2016 sama sekali belum dibahas, dia menjelaskan Kemenag sudah memulai mencari pemondokan haji. Lobi-lobi sewa pemondokan sudah  mulai dijalankan, meskipun uangnya belum tersedia. "Kita tidak ingin unit hotel yang cocok buat jamaah haji Indonesia diserobot negara lainnya," tutur Jasin.(wan)

Laporan: JPG

Editor: Fopin A Sinaga