Jangan Ikut Campur Soal Menteri,Jokowi: Hak Prerogatif Presiden

Nasional | Selasa, 03 September 2019 - 16:26 WIB

Jangan Ikut Campur Soal Menteri,Jokowi: Hak Prerogatif Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Gunawan Wibisono/ JawaPos.com)

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keputusan pemilihan menteri di kabinetnya bersama Ma’ruf Amin tidak boleh ada yang ikut campur. Hal ini diungkapkan karena banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Jokowi beberapa hari belakangan ini.

Hal ini dikatakan Jokowi di akun Instagram resmi miliknya @jokowi. Jokowi awalnya mengungkapkan banyak yang bertanya siapa orang-orang yang bakal mendampinginya kelak selama lima tahun mendatang. Bahkan pertanyaan ini masih sampai dengan saat ini.


“Itulah pertanyaan yang datang kepada saya hari-hari ini. Tiap hari menuju ke tanggal 20 Oktober. Yang ditanyakan itu-itu saja,” ujar Jokowi dalam akun Instagram resmi miliknya, Selasa (3/9).

Jokowi mengatakan, untuk masalah menteri semua pihak perlu bersabar. Pada saatnya nanti akan ia segera umumkan. Namun masalah menteri adalah hak prerogatif dirinya. Sehingga jangan ada yang ikut campur ataupun melakukan intervensi.

“Jadi jangan ada yang ikut campur. Usul boleh. Bisik-bisik juga boleh. Tapi ya sekali lagi, keputusan di tangan saya. Penyudunan kabinet adalah kewenangan Presiden. Hak prerogatif Presiden,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menilai hal itu bukanlah suatu bentuk tekanan Presiden Jokowi kepada partai politik pendukung‎nya tersebut. Pasalnya menuru‎t Arsul, partai koalisi sudah menyerahkan sepenuhnya untuk masalah kabinet kepada Presiden Jokowi.

“Saya tidak melihat seperti itu, enggaklah, enggak ya. Karena antara partai Koalisi Indonesia Kerja dan Pak Jokowi itu sebetulnya kesepahamannya sudah terbangun,” kata Arsul.

Oleh sebab itu, Anggota Komisi III DPR mengungkapkan mengenai masalah menteri PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Bahkan PPP tak akan menyodorkan nama abila tidak diminta oleh Presiden Jokowi membutuhkan menteri di bidang apa.

“Kalau PPP berprinsip, sekali lagi menghormati hak prerogatif presiden. Kami menunggu saja diundang setelah itu baru ya kami sampaikanlah kalau nanti presiden mengatakan PPP membantu beliau di portofolio ini dan ini. Kalau beliau mengatakan bahwa tolong diajukan namanya, kami ajukan nama,” katanya.

‎Arsul menambahkan mengenai adanya permintaan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta banyak jatah kursi menteri, itu adalah sebagai bentuk harapan bagi partai pemenang Pemilu 2019. Sebab sah-sah saja apabila partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki keinginan punya menteri banyak di kabinet.

“Tentu partai-partai itu punya harapan seperti yang disampaikan Ibu Mega waktu kongres V, ya itu wajar saja. Tetapi tidak bisa dimaknai sebagai interpretasi, harapan kan boleh kan,” ungkapnya.‎

Editor : Deslina
Sumber: Jawapos.com

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook