JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rencana membentuk panitia khusus (pansus) dalam kasus gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin kencang. Sejumlah fraksi di DPR menilai perlu ada proses politik untuk mengetahui secara gamblang persoalan yang membelit Jiwasraya. Sudah ada lima fraksi yang sepakat membentuk pansus. Yakni, Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PDI Perjuangan.
"Kami mendorong DPR bikin pansus. Ini penting agar semua terbuka," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada Jawa Pos kemarin (1/1). Demokrat, jelas dia, termasuk yang setuju dengan keberadaan pansus Jiwasraya. Tujuannya, mencari solusi bersama atas persoalan keuangan yang membelit perusahaan pelat merah tersebut. "Dibuka saja melalui pansus. Juga agar tidak saling menyalahkan masa lalu," paparnya.
Disampaikan, pansus bisa dengan leluasa menggali keterangan sejumlah aktor. Baik di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Jokowi sekarang. Dia menyebut Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro yang sama-sama menjabat menteri di era kedua pemerintahan itu. "Daripada saling menyalahkan, bisa ditanyakan ke mereka," imbuh Jansen.
Ketua Fraksi Nasdem di DPR Ahmad Ali juga setuju pansus Jiwasraya. Selain hukum, ujar dia, proses politik di parlemen juga perlu berjalan. "Keberadaan pansus bisa membuka semua akar persoalan," katanya. Termasuk mengurai sejak kapan PT Asuransi Jiwasraya bermasalah.
Ahmad Ali menyebut pengelolaan perusahaan asuransi milik pemerintah itu janggal. Sebab, selama beberapa tahun terakhir Jiwasraya cukup rajin mendapat berbagai penghargaan. Baik dalam hal kinerja keuangan maupun business plan. "Tapi, kenyataannya kan bobrok, ini persoalannya di mana," ujarnya.(egp)
Laporan JPG, Jakarta
