JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Langkah PT PLN untuk bersih-bersih pelanggan bersubsidi yang dianggap tidak tepat sasaran ternyata tidak mudah. Verifikasi pelanggan membutuhkan waktu sampai tiga bulan mendatang. Jadi, mustahil menjalankan program pengalihan pelanggan 900 VA ke 1.300 VA pada 1 Januari 2016.
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menjelaskan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hingga kini belum menyerahkan data pelanggan miskin dan rentan miskin pada daya tersebut. Padahal, data yang dipakai untuk menyisir pelanggan tidak layak mendapat subsidi dari TNP2K.
"Presiden minta pendataan yang benar. Jadi, sepertinya kami tidak mampu dalam waktu sebulan memverifikasi data dari TNP2K,’’ tegasnya di kantor PLN kemarin. Benny menjelaskan, prosesnya memang berlapis. TNP2K menyerahkan data siapa saja yang dinyatakan miskin dan rentan miskin.
Setelah itu, PLN mencocokkan data tersebut dengan daftar pelanggan yang menggunakan daya 900 VA. Berdasar data PLN, total pelanggan di daya bersubsidi itu mencapai 28 juta sambungan. Terkesan sangat banyak dan sulit untuk memverifikasi. Namun, pihaknya sudah punya cara untuk mempercepat.
"Yang miskin dan rentan miskin antara 3 sampai 4 juta sambungan, fokus pada data pelanggan itu saja,"’ ungkapnya. Karena itu, Benny optimistis verifikasi bisa tuntas dalam waktu tiga bulan. Setelah diyakini valid, data baru diserahkan PLN kepada pemerintah.
Setelah itu, terserah pemerintah. Apakah mau langsung mengalihkan pelanggan 900 VA ke 1.300 VA atau menunggu beberapa waktu lagi. Yang jelas, semakin lama ditunda, pemerintah perlu menambah subsidi listrik lagi. Sebab, jumlah subsidi yang sudah diketok dalam APBN 2016 Rp38,39 triliun.
Penundaan karena belum selesainya verifikasi pun menuntut tambahan jika tidak mau jebol. Benny mengatakan, PLN nantinya meminta tambahan pada RAPBNP 2016. "Kalau ditemukan pelanggan rentan miskin yang punya sambungan 1.300 VA atau lebih, akan ditawari mau disubsidi kembali ke 900 VA atau tidak," jelasnya.
Gejolak yang akan dialami PLN saat menerapkan pengalihan subsidi dipastikan bertambah. Sebab, pelanggan 1.300 VA dan 2.200 VA kini sudah harus mengikuti tarif adjustment per 1 Desember. Artinya, pelanggan 900 VA yang dulu harus membayar Rp580 per kWh tagihannya langsung melonjak.
Jika melihat tarif saat ini yang mencapai Rp1.509 per kWh, lonjakan tarif itu hampir 300 persen. Sementara itu, sebelum penetapan tarif adjustment, yang harus dibayar Rp 1.352 per kWh. ’’Kalau itu bergantung pemerintah, apakah mau bertahap atau tidak. Percayalah, pemerintah akan ambil langkah terbaik,’’ jelasnya.(dim/c15/oki)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
