JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Haidar Alwi medesak kepolisian segera membongkar aktor intelektual di balik sejumlah unjuk rasa yang berakhir anarkis. Sebab, hal ini bisa membuat kondisi negara panas. Terlebih pada 20 Oktober mendatang akan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Tensi politik menyongsong Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019 semakin memanas. Tak bisa dipungkiri, rentetan kejadian dan aksi massa yang marak belakangan ini sangat mungkin ditunggangi,” kata Haidar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Haidar menyampaikan, tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang bermain dalam kerusuhan ini. Tujuannya untuk menggoyang stabilitas keamanan negara. “Banyak kepentingan yang bermain di balik aksi-aksi itu,” imbuhnya.

Dia meyakini oknum-oknum ini juga ada yang bermaksud untuk menggoyang posisi Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hal ini dimaksudnya supaya pelantikan tidak terlaksana.

Sementara itu, Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai upaya menggagalkan pelantikan Presiden sudah bisa terjadi. Kondisi ini sudah terjadi sejak dulu. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun terjadi. Namun, berdasarkan sejarah, belum ada gerakan yang mampu berhasil mewujudkannya.

“Menurut saya tidak akan berhasil kalaupun ada pergerakan untuk menggagalkan pelantikan Presiden,” kata Karyono.

Selain itu, kelompok penentang ini menurut Karyono jumlahnya kecil. Targetnya utamanya memang menggagalkan pelantikan, atau setidaknya mendelegitimasi pemerintah. Namun, usaha itu tidak akan cukup kuat untuk diwujudkan.

“Tidak ada indikator yang bisa menguatkan bahwa pelantikan Presiden gagal. Tidak ada tanda-tanda cukup kuat, paling nggak iya kalau gangguan-gangguan kecil,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal