JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Pemerintah berniat menuntaskan masalah honorer K2 dalam lima tahun ke depan, lewat mekanisme rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan CPNS bagi yang masih memenuhi persyaratan.Alasannya, pemerintah butuh peningkatan indeks daya saing global yang salah satunya didorong dari kinerja birokrasi yang mumpuni.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemerintah mau tidak mau harus memberikan batas waktu penyelesaian honorer K2 maupun nonkategori.
Mengingat PP Manajemen PPPK usianya sudah mau setahun. Saat ini, masih diberikan kesempatan bagi honorer K2 maupun nonkategori karena masa transisi. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut dan harus ada ending-nya.
"Pokoknya, 2024 tutup buku untuk honorer K2 dan nonkategori. Proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK harus lewat jalur umum. Tidak ada jalur khusus lagi," kata Bima kepada JPNN, Selasa (2/7).
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan sepakat bila nanti keran honorer K2 dibuka lebar. Sebagai lembaga teknis yang mengurusi manajemen kepegawaian, BKN sudah cukup repot menghadapi PNS yang berlatar honorer. Pasalnya dari sejutaan yang diangkat PNS sebagian besar kompentensinya rendah.
"Jangan boleh dong kerannya dibuka, nanti semua honorer masuk, pusing saya," selorohnya.
"Jangan bicara dalam skop kecil, bicara untuk kepentingan bangsa. Bagaimana bangsa bisa maju kalau dikelola SDM yang tidak andal," tandasnya. (esy)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Deslina
