JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sedikitnya 46 ribu calon jamaah umrah menunggu hasil lobi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi. Mereka adalah calon jamaah yang terdaftar dalam penyelenggaraan umrah hingga periode Juni mendatang.
Kasubdit Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M Noer Alya Fitra mengatakan, jumlah detail calon jamaah umrah yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi umrah (NPU) mencapai 46.620 orang.
Jumlah tersebut terhitung untuk jadwal pemberangkatan mulai 28 Februari lalu sampai Juni 2020. ”Calon jamaah umrah itu terdaftar dalam 598 unit PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah, Red) dan berangkat menggunakan 20 maskapai,’’ kata dia kemarin (1/3).
Pejabat yang akrab disapa Nafit itu menjelaskan, maskapai Saudia Airlines mendominasi dengan jumlah jamaah 16.177 orang atau 34,7 persen. Disusul Lion Air dengan 10.209 jamaah (21,9 persen) dan Garuda Indonesia sejumlah 6.819 jamaah (14,63 persen). Sisanya menggunakan penerbangan lain seperti Oman Air, Etihad, Emirates, Flynas, Citylink, Turkish Airlines, AirAsia, Scoot, dan lainnya.
Kemenag memang mengimbau PPIU untuk tidak membuka pendaftaran jamaah umrah baru. Dengan demikian, pihak travel bisa fokus menangani jamaah yang sudah terdaftar. Misalnya, dengan mengatur penjadwalan ulang dan lainnya.
Meski ada imbauan untuk tidak membuka pendaftaran baru, Kemenag tidak menutup aplikasi sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (siskopatuh). Nafit mengatakan, sistem tersebut tidak ditutup karena fungsinya tidak hanya untuk melaporkan pendaftaran jamaah umrah baru. Tetapi, melalui aplikasi itu, travel bisa melaporkan hasil pengubahan jadwal penerbangan. ”Kepada PPIU untuk sementara diimbau untuk tidak menerima pendaftaran jamaah terlebih dahulu. Kami menyarankan kepada bank penerima setoran biaya perjalanan umrah juga membantu untuk sementara tidak melakukan penerimaan biaya umrah,’’ jelasnya.
Imbauan Kemenag tersebut direspons beragam oleh asosiasi travel umrah dan haji khusus. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menuturkan, pihaknya tidak menjual paket umrah untuk jadwal perjalanan sebulan ke depan. ”Untuk menghindari risiko terdampak aturan visanya,’’ katanya.
Meski demikian, paket perjalanan umrah dengan jadwal perjalanan Mei-Juni masih aman untuk dijual. Termasuk penjualan paket umrah di bulan Ramadan. Syam mengatakan, paket umrah di bulan Ramadan sebenarnya tidak terlalu ramai di Indonesia. Sebab, harganya cenderung lebih mahal daripada bulan-bulan lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Muharom Ahmad mengatakan, dalam situasi seperti saat ini, PPIU memang tidak menerima pendaftaran jamaah umrah terlebih dahulu. Secara syariat Islam juga tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang belum pasti atau gharar. ”Kalaupun pada saatnya kembali dibuka, boleh jadi ada ketentuan baru yang menimbulkan biaya baru. Yang belum disepakati antara PPIU dan jamaah,’’ jelasnya.
Dia mengakui bahwa menjelang Ramadan, pendaftaran jamaah umrah biasanya naik. Namun, tidak ada jaminan apakah saat Ramadan nanti akses penerbangan umrah sudah dibuka kembali.
Di bagian lain, pemerintah Australia menyusul Arab Saudi dengan memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diwaspadai akibat virus korona. Total ada 14 negara, termasuk Indonesia, yang masuk daftar negara itu. Di antaranya, Kamboja, Hongkong, Iran, Italia, dan Jepang. Kemudian, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand. Selain itu, Tiongkok, khususnya Provinsi Hubei.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah merespons sedikit soal keputusan pemerintah Australia itu. ’’Pihak Australia yang sepatutnya menjelaskan pertimbangan di balik pemberitahuan tersebut,’’ katanya tadi malam.
Dia menjelaskan, bila merujuk laporan WHO dan keterangan Kementerian Kesehatan Indonesia, hingga saat ini status Indonesia masih green zone.
Bali Terpukul, Pariwisata Jatim Tumbuh
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengakui bahwa industri pariwisata di Indonesia terdampak Covid-19 alias virus korona. Salah satu destinasi wisata yang paling merasakan dampaknya adalah Bali.
Salah satu tolok ukur lesunya pariwisata di Bali adalah tingkat hunian hotel di Bali. Sejak awal tahun, pemesanan 40 ribu kamar hotel di Bali dibatalkan. ”Nilai kerugian yang dirasakan industri perhotelan akibat pembatalan pemesanan itu mencapai Rp 1 triliun,” katanya.
Selama beberapa tahun terakhir, ungkap Hariyadi, pariwisata Bali mengandalkan kunjungan wisatawan asal Tiongkok. Selama dua bulan terakhir, hanya terdapat 180 ribu turis Tiongkok yang berkunjung ke Bali dengan rata-rata pengeluaran USD 1.100 per orang.
Destinasi favorit turis asal Tiongkok lainnya, yakni Manado, juga merasakan dampaknya. Okupansi kamar hotel sebelum serangan virus mampu mencapai 70 persen. ”Kini tingkat huniannya melorot hingga 30 sampai 40 persen,” ucapnya.
Di sisi lain, destinasi-destinasi wisata di Jawa dan Makassar minim dampak Covid-19. Sebab, destinasi wisata di Jawa dikunjungi lebih banyak turis domestik daripada turis asing. Bahkan, khusus untuk Jawa Timur (Jatim), kunjungan wisatanya justru tumbuh sekitar 5 persen.
Menurut Hariyadi, kenaikan jumlah kunjungan wisata di Jatim dipengaruhi wisatawan domestik yang memilih mengalihkan rencana liburan dari Bali ke Bromo, Malang, Batu, Banyuwangi, serta kota-kota wisata lain di Jatim. ”Masyarakat sekarang cenderung takut pergi berlibur ke luar negeri dan memilih lokasi wisata antarprovinsi. Pilihannya sebagian besar ke Jatim,” urainya.
Sementara itu, kemarin (1/3) pemerintah merealisasikan janjinya untuk memberikan diskon terhadap tiket-tiket penerbangan ke sepuluh destinasi wisata andalan. Sebanyak 430 ribu tiket pesawat didiskon hingga 50 persen mulai kemarin. Kendati belum memegang data terbaru, PHRI optimistis insentif tersebut mampu menjaga kelangsungan hidup sektor pariwisata di Indonesia.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
