Tindak lanjut pemerintah daerah atas paket kebijakan ekonomi, menurut presiden, nantinya bisa diadopsi dalam peraturan-peraturan yang ada. Baik itu lewat peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun peraturan walikota. "Kita ini sudah keduluan Vietnam yang cepat sekali, pertumbuhan kalah dengan India. Nah, kalau tidak mau mengubah, ya akan ditinggal betul,” kata presiden, kembali.

Berdasarkan daftar hadir, hampir semua kepala daerah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia hadir pada kesempatan itu. Mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Pertemuan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian sesi berikutnya untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menambahkan, paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang untuk mengatasi berbagai inefisiensi dalam perekonomian. Misalnya, birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak efisien, hingga ke akses modal yang mahal karena tingginya bunga. "Paket pemerintah mengarah ke situ," ujarnya.