JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Beberapa lokasi telah dipertimbangkan untuk menjadi lokasi ibu kota Indonesia yang baru. Lokasi tersebut antara lain daerah di bagian timur sepanjang Sumatera, seluruh wilayah Kalimatan dan Sulawesi bagian selatan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, wilayah-wilayah tersebut dipertimbangkan karena relatif aman dari sisi kebencanaannya. Bagian timur Sumatera, Sulawesi bagian selatan dan Kalimantan mempunyai sejarah dan potensi bencana yang minim. Dalam hal ini, ibu kota baru nantinya harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi serta kebakaran hutan dan lahan gambut.
“Sudah (diteliti risiko bencananya, red), itu sementara daerah yang kami identifikasi dan lokasinya juga relatif ada di tengah,” kata Bambang usai konferensi pers, Selasa (30/4).
Kota yang akan dipilih nantinya kata Bambang, adalah kota baru dan dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang. Kriteria lain ibu kota baru itu antara lain tersedia lahan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan yang luas. Kemudian, tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
Selain itu, akses mobilitas dan logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan, harus terpenuhi. Layanan air minum, faktor keamanan, sanitasi, jaringan listrik dan komunikasi juga dipertimbangkan.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan bergantung pada luas lahan yang diperlukan. Pemerintah mempunyai dua opsi. Pertama, melakukan pemindahan 195.550 ASN, sehingga total jumlah penduduk ibu kota baru akan menjadi 1,5 juta orang. Jumlah tersebut termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi. Untuk jumlah penduduk tersebut, maka pemerintah membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare dan dana Rp466 triliun.
Kedua, pemerintah dapat memindahkan 111.510 ASN saja. Jumlah ASN yang dipindahkan sedikit karena budaya digital dapat mengurangi kebutuhan ASN di ibu kota baru. Dengan berkurangnya jumlah ASN yang dipindahkan, maka kebutuhan lahan ibu kota baru nantinya 30.000 ha. Sementara kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota akan lebih rendah dari skenario pertama, yakni Rp323 triliun.(rin/vir/lim)
>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos
Editor: Eko Faizin
