Dicontohkannya untuk sektor non pemerintah dalam dukungan menggerakkan anak-anak memiliki kecintaan dan inspirasi untuk sekolah. Seperti melalui program Taman Pendidikan Anak Negeri (Tampan), kemudian Riau cerdas dan Indonesia mengajar dengan menyebar mahasiswa untuk mengajak anak-anak dan menyampaikan arti penting sekolah.
Sementara pemerintah, untuk intervensi program pencapaian target APK/APM, dengan pendidikan wajib belajar bermutu bebas pungutan dan meningkatkan daya tampung. Dengan sasaran pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kelas rusak dan menambah jumlah guru serta pemanfaatan siswa rombongan belajar yang dapat ditampung atau dimaksimalkan serta pendirian sekolah terintegrasi.
Kemudian program peningkatan pendidikan layanan khusus, dengan pendirian sekolah layanan khusus berasrama, pendirian SMAT Online, dan pendirian sekolah terintegrasi. Kemudian untuk pendidikan non formal melalui paket dan pendidikan Life Skill. “Juga penting pendidikan melalui keluarga. Berbagai skenario sudah kita siapkan dalam percepatan APK untuk pendidikan, mulai dasar hingga menengah,” paparnya.
Dengan demikian ditambahkan Kamsol, maka Riau Cerdas 2017 melalui pendidikan menengah layak bermutu ramah anak bebas pungutan yang dicanangkannya dapat terwujud. Dimana dalam permasalahan dari peserta didik, guru, dan satuan pendidikan menengah, bisa diatasi dengan berbagai solusi yang juga sudah disiapkan pemerintah.
Kemudian disinggung mengenai dukungan dalam program SDM untuk tingkat perguruan tinggi. Diakui Kamsol memang instansi yang dipimpinnya lebih kepada pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, Pemprov Riau tetap menyiapkan anggaran untuk menyiapkan SDM yang handal. Seperti puluhan miliar untuk beasiswa.
“Rp80an hingga Rp100 miliar mungkin ada, kira-kira segitu untuk beasiswa di tahun ini. Disebar di berbagai universitas, tapi untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Pendidikan tinggi memang Tupoksinya bukan sepenuhnya di kita,” paparnya.
Mengenai beasiswa, sambung Kamsol memang untuk berprestasi dan kurang mampu disiapkan pemerintah. Seperti yang lulus dan terima di universitas terkemuka, seperti UI, ITB, UGM dan lainnya. Kemudian juga di seluruh universitas di Pekanbaru juga disebar beasiswa bagi mahasiswa mahasiswi Provinsi Riau agar mendapatkan pendidikan yang baik.
Disinggung mengenai anggaran pendidikan, sepenuhnya pada pagu APBD untuk 2015 ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yakni sebesar 20 persen dari total anggaran. Seperti dana yang dikelola Disdik Rp800 miliar lebih, Bankeu pendidikan sampai Rp1 Triliun lebih, hibah pendidikan juga ada sekitar Rp100an miliar.
“Intinya anggaran sudah lebih 20 persen. Sekarang tinggal menuntaskan permasalahan atas rendahnya minat siswa untuk mendapatkan pendidikan. Ini yang terus kita dorong melalui inspirasi seluruh pihak supaya bisa terlibat,” tuturnya.
Masih terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Riau juga mendapat perhatian khusus dari kalangan anggota DPRD Riau. Dimana disinyalir terbatasnya SDM yang ahli dibeberapa bidang adalah karena masih sedikitnya putra-putri Riau yang menyelesaikan jenjang pendidikan hingga keperguruan tinggi.
Untuk itu, DPRD Riau melalui Komisi E saat ini tengah menggodok Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan (SPBP). Dimana nantinya jika telah disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda) maka Perda tersebut akan mengawasu pendistribusian beasiswa dari pemerintah ke dunia pendidikan agar lebih tepat sasaran dan dapat digunakan para pelajar agar dapat melanjutkan jenjang pendidikannya.
Anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat yang juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus, mengatakan, bahwa sistem pemberian bantuan pendidikan di Riau masih carut marut. Untuk itu melalui pansus ini akan diatur sedemikian rupa sehingga bantuan pendidikan yang diberikan tetap sasaran sesuai dengan nama dan alamat yang tertera.
Pasalnya saat ini, ada indikasi penyaluran dana bantuan pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Bahkan adanya pemotongan bantuan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Adanya permainan oleh oknum tidak bertanggungjawab tersebutlah disinyalir menjadi salah satu alasan tidak tepat sasaran dan merata sistem bentuan pendidikan yang diberikan pemerintah.
“Salah satunya yakni nanti diatur dana bantuan pendidikan atau beasiswa yang diberikan pemerintah daerah akan langsung masuk perguruan pendidikan bersangkutan. Kalau selama inikan tidak, diambil oleh individu dan ada yang dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus, Markarius Anwar mengatakan, keberadaan Ranperda tersebut sangat diperlukan dan sebagai langkah awal dirinya melaksanakan pembahasan bersama dengan Dinas dan instansi terkait. Diharapkan dengan Ranperda ini akan semakin banyak putra-putri Riau yang menempuh jenjang pendikan dan menghasilkan SDM bermutu.****
