PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah terus mengkampanyekan pengentasan kemiskinan sebagai fokus dari pembangunan daerah. Berbagai program diklaim sudah mampu mengentaskan kemiskinan tersebut. Namun kenyataannya, masih ada beberapa daerah justru menerima kebijakan ’setengah hati’ tersebut seperti masyarakat Suku Akit di Desa Nerlang Kepulauan Meranti.
MASYARAKAT yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Meranti di Pulau Nerlang disebut seperti tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Meski berada hanya satu jam dari ibukota Kepulauan Meranti, Selat Panjang, banyak hak masyarakat justru tidak diperoleh secara lengkap. Sebut saja, untuk pelayanan kesehatan hanya ada bidan yang datang ke sana sebulan sekali. Bahkan, untuk pendidikan anak-anak Suku Akit di sana hanya mendapatkan pendidikan sepekan sekali. Meski begitu, para guru dan bidan tersebut harus diberikan apresiasi karena rela ke tempat tersebut dengan anggaran sukarela.
Melihat kondisi tersebut, pengamat sosial, DR Achmad Hidir menyatakan hal tersebut harusnya tidak terjadi. Pasalnya, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta kesehatan dan fasilitas lainnya. Dosen Fisip Universitas Riau ini menyebutkan, Suku Akit sebenarnya tidak punya keinginan untuk tetap miskin dan mau menjadi orang kaya. Hanya saja, fasilitas dan akses menuju hal tersebut tidak tersedia. Upaya pemerintah selama ini hanya mengedapankan kemiskinan absolut yang terdiri dari pemberian bantuan dalam bentuk uang dan bantuan sejenisnya. Padahal, masyarakat pedalaman atau suku-suku di Riau ini tidak memerlukan bantuan dalam bentuk tersebut.
’’Kemiskinan tersebut memiliki empat dimensi. Pemerintah lebih mengedepankan pengentasan kemiskinan melalui dimensi kemiskinan absolut berupa bantuan dalam bentuk uang. Itu tidak tepat dilakukan kepada masyarakat pedalaman, seperti Suku Akit tersebut. Yang mereka perlukan adalah pengentasan kemiskinan dimensi struktural yang justru memberikan peluang mereka menjadi lebih baik. Jadi Saya kira, pemerintah saat ini miskin akan kebijakan struktural yang justru lebih efektif menyikapi hal-hal tersebut,’’ jelas Achmad Hidir saat dihubungi Riau Pos, kemarin.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika hanya berjarak 1 jam perjalanan ke lokasi tersebut, namun masyarakatnya masih belum mendapatkan fasilitas yang jelas, adalah dampak dari kemiskinan struktural. Seolah-olah hal tersebut menunjukkan pemerintah tidak peduli dengan masyarakatnya. Mungkin pemerintah menilai karena lokasi kampung tersebut dekat ibukota kabupaten, masyarakat sudah mandiri. Hanya saja, akibat akses yang tidak disiapkan oleh pemerintah, hal tersebut justru menjadi halangan. Dia juga menyatakan, kondisi jelas menunjukkan kesalahan pemerintah. Pemerintah diminta jangan hanya memberikan janji-janji kepada masyarakat, sementara masyarakat tidak mendapatkan janji tersebut sebenarnya.
Untuk persoalan yang menimpa masyarakat Suku Akit di Kampung Nerlang tersebut, pemerintah baiknya mengeluarkan kebijakan pengentasan kemiskinan dalam dimensi struktural. Masyarakat diberikan fasilitas yang justru menjadi stimulus untuk masyarakat mandiri. Diantaranya, penyediaan sekolah dan tenaga pendidik yang dijamin pemerintah daerah, pelayanan kesehatan yang juga didukung dengan stimulus yang jelas dari pemerintah setempat. ’’Lucu rasanya jika mereka (guru dan bidan, red) berangkat di sana secara mandiri, padahal pemerintah ada. Jelas ini harus ada program pemerintah yang tepat.
Misalnya, gerakan wajib belajar yang harus sampai ke bawah dan benar-benar dilaksanakan. Tapi tidak hanya sekedar kebijakan seperti itu, harus ada realisasi yang jelas. Kalau bisa jangan tutup mata dengan kondisi di sekitarnya,’’mintanya.(eko/kun)
