ANGGOTA DPRD RIAU, MUHAHHAD ADLI

Pemerintah Daerah Kecolongan

Liputan Khusus | Minggu, 08 November 2015 - 11:10 WIB

Pemerintah Daerah Kecolongan
Muhammad Aidil

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dengan kondisi masih ditemukannya desa yang tertinggal seperti di Kampung Nerlang, Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, turut memancing keprihatinan kalangan anggota DPRD Riau. Menurut Muhammad Adil, yang juga merupakan anggota Komisi E DPRD Riau hal tersebut juga merupakan tanggungjawab kepala daerah. Kenapa bisa sampai sejauh itu ketertinggalannya.

"Kita sangat prihatin kalau keadaan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih ada yang seperti itu. Disitu aja juga tanggungjawab pemerintah dan disana juga ada wakil rakyat, kok bisa sampai kecolongan seperti itu. Bisa sampai tidak tahu kalau masih ada warganya yang kondisinya seperti itu," katanya.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Lebih lanjut dikatakannya, kalau memang kondisinya seperti itu adalah merupakan situasi yang serius. Untuk itu, dikatakannya bahwa pemerintah setempat dari tingkat kecamatan dan kabupaten harus terlebih dahulu melakukan penindakan. Jika pemerintah kabupaten tidak dapat melaksanakannya, baru disarankan untuk melaporkan ke Pemerintah Provinsi Riau.

"Ke depan saya akan coba tanyakan kepada UPT dan UPTD Kecamatan dan Kabupaten di Kepulauan Meranti. Tujuannya untuk mengkroscek dan melihat kondisi sebenarnya seperti apa. Apalagi kalau soal pendidikan inikan perlu perhatian kita bersama, begitu juga dengan fasilitas kesehatan yang ada harus segera disediakan," tuturnya.

Kalau seluruh fasilitas belum ada, demikian Adil, bisa dilakukan upaya untuk pembangunan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat tersebut. Namun jika terkait sekolah, maka pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Jika penduduknya hanya beberapa orang yang dalam usia sekolah, maka untuk sementara bisa diarahkan untuk bersekolah di sekolah terdekat.

‘’Kita harus lihat dulu, jangan karena hanya beberapa orang dibangun sekolah. Nantinya malah tidak efektif pembangunannya. Kalau ada sekolah terdekat, kan bisa diarahkan dulu. Dana pembangunan tadi bisa diarahkan untuk membeli alat transportasi bagi anak-anak untuk sekolah. Jadi anak-anak bisa menjangkau untuk ke sekolah, dananya bisa dialokasikan bersama dengan Dinas Pendidikan," tutupnya. (leh/eko)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook