JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) bersama Center for International Forestry Research (CIFOR) hari ini telah sukses menyelenggarakan satu panel diskusi daring yang masuk sebagai rangkaian kegiatan Global Landscape Forum 2020. Sesi ini diharapkan dapat menjadi momen penting untuk mendorong lebih banyak diskusi dan inisiatif pembangunan ekonomi lestari dengan pelibatan multipihak.
Sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan daerah untuk berbagi praktik dan rekomendasi dari tingkat tapak ke kelompok masyarakat global. Global Landscape Forum 2020 merupakan forum lanskap terbesar berbasis ilmu pengetahuan yang fokus pada isu pemanfaatan lahan berkelanjutan dengan jejaring mencapai lebih dari 4.900 organisasi dan menjangkau 770 juta orang yang tersebar di 185 negara.
Tahun ini merupakan kali pertama Global Landscape Forum diselenggarakan dalam format daring dan juga menjadi kesempatan pertama bagi LTKL, terpilih untuk mengisi salah satu panel diskusi. Sesi diskusi yang bertajuk “Pembelajaran dari Indonesia: Membangun ekonomi lestari melalui pendekatan yurisdiksi”. Utamanya menyoroti bahwa pembangunan ekonomi lestari bertumpu pada perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong multipihak.
Dalam kesempatan ini, turut hadir sejumlah pakar dan pegiat isu pembangunan yang mewakili beragam sektor dan keilmuan, diantaranya Florentinus Anum, Pjs Bupati Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan pendiri asosiasi kabupaten, Lingkar Temu Kabupaten Lestari Amy Duchelle, Peneliti Senior Tim Perubahan Iklim Energi dan Pembangunan Rendah Karbon CIFOR Nurdiana Darus, Kepala Hubungan Korporasi dan Keberlanjutan Unilever Indonesia Sanjiv Louis, Direktur Investasi untuk Asia Tenggara Sail Ventures Musrahmad, Pendiri Explore Siak Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas dan Gita Syahrani selaku Kepala Sekretariat LTKL.
Bencana alam maupun non-alam yang datang silih berganti menjadi penanda dampak krisis iklim semakin nyata dan dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa ada pengecualian. Kebutuhan untuk segera mereformasi kebijakan dan tata kelola lingkungan sudah tidak lagi bisa ditawar.
Fokus dan prioritas seluruh pemangku kepentingan terkait pun perlu mengarah pada perumusan rekomendasi yang relevan dan mampu menyeimbangkan antara target pembangunan sektor ekonomi dan upaya perlindungan biodiversitas lingkungan.
LTKL bersama pemerintah kabupaten pendiri dan anggota secara konsisten berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam mencapai target dan prioritas pembangunan nasional termasuk untuk Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penurunan emisi dan peningkatan investasi berkualitas di daerah.
Dukungan tersebut tidak hanya berupa seruan, tapi juga diterjemahkan ke dalam beragam inovasi dan praktik gotong-royong yang dirancang demi menumbuhkan kemampuan daerah untuk ‘jemput bola’ investasi dan kerjasama untuk mendorong industri produk turunan basis alam yang dikelola dan bermanfaat langsung oleh masyarakatnya.
Produk turunan akan mampu menghasilkan nilai yang berkali lipat ketimbang penjualan barang mentah sehingga penggunaan lahan juga dapat disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan potensi masing masing daerah.
Dalam paparannya Eka Chandra Buana mengemukakan saat ini pemerintah juga semakin terbuka dan semakin menegaskan komitmennya dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.
"Visi ‘Build Back Better’ untuk Indonesia paska pandemi amat sesuai dengan pendekatan ekonomi basis alam yang memanfaatkan sumber daya alam sesuai daya tampung daya dukung dan memprioritaskan pemerataan pembangunan lewat UMKM yang handal dalam mengelola usaha bernilai tambah. Inovasi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pendekatan ini akan berkontribusi besar untuk capaian target nasional ini," paparnya.
Sejumlah kabupaten kini sudah cukup gigih dalam menggaungkan semangat keberlanjutan dalam hampir segala aspek kepemerintahan. Kabupaten Sintang sebagai salah satu kabupaten anggota dan juga pendiri LTKL merupakan contoh pemerintahan yang berani membuka diri terhadap kolaborasi dan rekomendasi strategis.
Hal ini diamini oleh Florentinus Anum selaku perwakilan pemerintah Kabupaten Sintang.
"Sintang Lestari adalah visi bersama yang dibangun lewat proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Buat kami, peran pemerintah adalah mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan penggerak berbagai sektor dan menuangkan dalam perencanaan dan kerangka peraturan sampai tingkat desa," pungkasnya.
Ia melanjutkan, untuk ekonomi basis alam, kita dapat wujudkan lewat pengesahan kawasan strategis kabupaten berbasis alam yang terkoneksi dengan sistem Online Single Submission (OSS) Nasional dan mendukung UMKM kami dengan memprioritaskan barang dan jasa lokal lestari dalam kebijakan pengadaan kami sesuai yang dicontohkan Kementerian BUMN.
Tidak jauh berbeda, Musrahmad yang juga aktif dalam organisasi kepemudaan Kito Siak dan Forum Siak Hijau menyebutkan lewat pengembangan albumin dari budidaya ikan gabus untuk menjaga gambut di Siak.
"Kami pelan-pelan bisa membuktikan bahwa visi siak hijau dapat terwujud lewat pendekatan ekonomi lestari. Jika dibantu keahlian dan diberi kesempatan, anak muda, UMKM dan masyarakat bisa unggul. Kami mengundang lebih banyak lagi tenaga ahli yang bisa bantu kami berinovasi dan temukan lebih banyak lagi produk turunan basis alam di Siak," tuturnya.
Terkait komitmen dan pelibatan multipihak dalam kerangka pembangunan ekonomi lestari, peran sektor swasta dan investor juga semakin strategis.
“Unilever Indonesia menjalankan tiga pendekatan dalam konteks keberlanjutan, yakni pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan pendekatan yurisdiksi dan bentang alam. Ini adalah bagian dari komitmen perusahaan yang terus diupayakan, ”ujar Nurdiana Darus.
Laporan: Eka G Putra
Editor: Afiat Ananda
