TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua II DPRD Kuansing Juprizal SE MSi mencemaskan kondisi aparatur pemerintahan di Pemkab Kuansing. Pasalnya, pencairan dana organisasi perangkat daerah (OPD) semakin berlarut-larut sehingga mempengaruhi kinerja pegawai. Terlebih lagi adanya permasalahan yang terjadi di BPKAD Kuansin berakibat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk itu, Juprizal meminta Bupati dan Sekda Kuansing mencari solusi agar pelayanan di BPKAD tidak macet dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi sekarang kondisi pemerintahan kian tak menentu.
"Kalau masalah hukum, tentu kita harus hormati prosesnya karena sudah ada alurnya sendiri. Perhatian kita hanya tertuju bagaimana pelayanan tetap berjalan. Karena diibaratkan tubuh manusia, BPKAD itu seperti jantung. Kalau proses disana terkendala mempengaruhi aspek lainnya," ujar Juprizal kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).
Untuk itu, Ketua Gerindra Kuansing itu menyarankan Bupati dan Sekda mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi agar pelayanan di BPKAD tidak mandeg alias macet. Apalagi sekarang sudah pertengahan bulan Maret.
"Harus cepat diambil langkah-langkah antisipasi. Pimpinan di Pemkab Kuansing harus memberikan semangat dan dorongan agar staf di sana tetap bekerja sebagaimaa mestinya," sarannya.
Karena bagaimanapun, katanya, permasalahan yang ada saat ini akan mempengaruhi psikologi mereka dalam bekerja.
Dan sebelumnya, dalam pertemuan dengan Sekda Kuansing Dianto Mampanini, kondisi ini juga dipertanyakannya. Namun, Sekda saat itu mengatakan, Maret ini proses pencairan dana untuk program dan kegiatan di setiap OPD bisa dilakukan.
Saat ini, Ia melihat semangat kerja para ASN terlihat menurun. Karena hingga kini mereka belum menerima tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau dana Kesra.
Untuk diketahui, disampaikannya, 70 persen para ASN sudah meminjam uang di bank. Jadi dana Kesra itu memang sangat mereka nantikan.
Ya. Permasalahan yang terjadi di BPKAD saat ini, katanya, ditambah dengan masa transisi kepemimpinan di Kuansing yang semakin dekat. Kondisi ini juga menambah ketidakpastian dan mempengaruhi semangat kerja di lingkungan Pemkab Kuansing.
Lalu ada penerapan sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan yang baru. Ini katanya juga membutuhkan dukungan dan support dari pimpinan agar para staf tetap semangat bekerja dalam mengimplementasikan sistem baru ini.
Makanya, Ia meminta Bupati dan Sekda fokus dan memberi perhatian penuh bagaimana proses pelayanan di BPKAD tetap berjalan seperti biasa. Sehingga program dan kegiatan yang sudah diagendakan tetap dapat dilaksanakan secepatnya.
"Bupati dan Sekda harus turun tangan dengan kondisi ini. Jangan dibiarkan. Kasihan para pegawai dan masyarakat kita akibat kondisi ini," katanya.
Laporan: Juprison (Telukkuantan)
Editor: E Sulaiman
