Riau Pos Online - Guna meningkatkan kinerja ekonom serta investasi di daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak para kepala daerah memberikan berbagai kemudahan bagi investor. Langkah tersebut untuk meyakinkan para investor bahwa program otonomi daerah bukan halangan dalam berusaha. 

“DPD akan bersinergi dengan semua stakeholder terkait, terutama para kepala daerah untuk meyakinkan semua masyarakat bahwa otonomi daerah dan desentralisasi telah berjalan on the right track,” ujar Ketua DPD Irman Gusman dalam acara rapat dewan pengurus & anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di International Financial Center Building, Jakarta kemarin.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, pemerintah perlu untuk menggenjot investasi di luar Jawa. Menurut dia, pengembangan investasi di luar Pulau Jawa perlu dirangsang oleh pemerintah. Para investor sering lebih berhati-hati untuk melakukan in­vestasi di luar Pulau Jawa.

“Biasanya kalau investasi di luar Pulau Jawa jika bukan pemerintah yang mengadakan, orang tidak mau investasi. Karena investasi di luar Jawa pengembaliannya lebih lambat dibanding­kan dengan investasi di Pulau Jawa,” ungkapnya

Untuk itu, ekonom Indef ini menyarankan, agar proses awal investasi dilakukan oleh peme­rintah sehingga nantinya swasta pun bisa tertarik menanamkan modal di luar Pulau Jawa.

“Memang harus dimasuki oleh pemerintah dulu sehingga akan dibeli oleh swasta. Atau kalau ti­dak, BUMN dulu nanti akan diikuti oleh swasta. Nah, ini yang tidak terjadi di kita,” tandasnya.

Menanggapi berbagai desakan ini, Ketua Apkasi Isran Noor menyatakan, para kepala daerah sudah siap melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan ekonomi daerah. Khususnya, dalam menggenjot investasi asing. Dengan komitmen ini, pihaknya minta agar pemerintah pusat mengurungkan niatnya menarik kembali proyek otonomi daerah.

Bupati Kalimantan Timur (Kaltim) itu mengatakan, tujuan otonomi dearah itu menciptakan pe­merintahan daerah yang baik, transparan dan bertanggung jawab.

“Otonomi daerah merupakan komitmen reformasi untuk menjawab kelemahan sistem pe­merintahan yang sebelumnya sangat sentralistik,” cetusnya.

Hadir dalam acara itu antara lain Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda yang juga Sek­retaris Jenderal Apkasi, Bupati Tanah Datar M. Shadiq Pasadigoe selaku Wakil Sekretaris Jen­dral Apkasi, Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan, Bupati Karanganyar Rina Irinani Sri Ratnaningsih, Sekjen DPD Siti Nurbaya Bakar, dan Staf Ahli Mendagri bidang pemerintahan Ahmad Zubaidi.

Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa pada kuartal II-2012 sebesar Rp 34,7 triliun. Jumlah itu menurun Rp 1,6 triliun dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 33,1 trili­un. Aviliani menyatakan, untuk mencapai target investasi, pemerintah perlu menggalakan tax holiday (keringanan pajak).(hrm/rmol/jpnn)