BANDARLAMPUNG (RP) - Beredarnya foto bugil perempuan mirip Brigpol RS dipandang sebagai bentuk kurangnya pembinaan Polri kepada anggotanya. Sebagai Kapolri yang baru menjabat, Jenderal Sutarman dituntut melakukan pembenahan di korps bhayangkara tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Koordinator Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane berkaitan dengan beredarnya foto telanjang yang diduga Sekretaris Pribadi (Sespri) istri Kapolda Lampung, Heru Winarko. Ada tiga pose gambar yang tidak berbusana tampil di akun jejaring sosial Facebook Polwan Brigadir RS. Namun, gambar-gambar itu sudah dihapus.
Neta mengatakan jika benar perempuan berambut pendek khas polwan yang ada di foto itu adalah anggota Polri, instansi baju cokelat ini harus segera mengambil tindakan tegas dengan memecat yang bersangkutan dari kesatuan.
’’Undang-Undang Pornografi berlaku untuk Polri. Jika memang benar keasliannya, harus disanksi tegas dengan pemecatan dan dilanjutkan hingga persidangan. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada anggota lain agar tidak melakukan hal tersebut,” kata Neta seperti yang dilansir Radar Lampung (JPNN Group), Rabu (30/10).
Saat ini, lanjut Neta, lembaganya memang belum memiliki data terkait jumlah polwan yang terlibat kasus asusila dan pornografi. Meski begitu, apa yang terjadi di Lampung harusnya bisa dicermati seluruh pihak.
Menurut Neta, setelah menjadi anggota Polri, yang dibawa bukan lagi diri pribadi, melainkan sebuah instansi yang bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat. Kasus-kasus seperti itu jelas memalukan korps Bhayangkara. Meski dilakukan atas nama pribadi.
’’Kalau diunggah ke media sosial, jelas merusak citra Polri. Karena ada orang lain yang mengetahui hal tersebut. Sikap dan perilaku polisi itu diharapkan menjadi contoh masyarakat,” tegasnya.
Ke depannya, imbuh Neta, Jendral Sutarman memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk lebih memperketat penerimaan calon anggota polri. Terlebih dalam hal psikologi dan budi pekerti. ” Tes polwan harus lebih diperketat lagi. Karena memfoto diri sendiri tanpa busana jelas bukan kondisi yang normal untuk seorang polwan,” imbuhnya.
Yang lebih ironisnya adalah disaat polwan gencar meminta agar diperbolehkan memakai jilbab untuk menutup aurat. Justru rekan sesama polwanlah yang mencindrai hal itu dengan melakukan perbuatan asusila ataupun pornografi. ’’Ini sangat ironis. Seharusnya secara pribadi baik polisi ataupun polwan lebih dapat mengontrol diri. Karena polisi itu aparat penegak hukum, sebisa mungkin jangan sampai terlibat hukum,’’ tandasnya.
Di sisi lain, lanjut Neta, cakupan peran wanita di institusi kepolisian dalam perkembangannya hampir menyamai profesi yang identik dilakoni kaum adam. Mulai dari tugas yang ada pada lingkup kantor-kantor kepolisian sampai dengan misi di lapangan, keberadaan para polwan pun tidak luput dilibatkan pada berbagai tugas.
Peran polwan penting untuk menjadi ujung tombak di kantor kepolisian mana pun pada sektor wilayah. Maraknya kasus kejahatan baik korban atau pelakunya wanita menjadikan keberadaan polwan perlu ditambah, khususnya di kantor polisi sektor wilayah (polsek) yang memiliki peran penting pengamanan suatu wilayah.
’’Untuk itu ke depan Polri perlu melakukan penambahan jumlah polwan untuk di tempatkan di polsek-polsek. Sebab selama ini di polsek jarang sekali ada polwan, padahal polsek adalah ujung tombak kepolisian,’’ kata Neta.
Mengapa demikian, lanjut Neta, apabila ada suatu kasus kejahatan, baik korbannya atau pelakunya wanita, kasus tersebut akhirnya harus dilimpahkan di Polres. Hal ini menurut Neta terjadi karena kurangnya keberadaan polwan di Polsek yang ada.
"Akibat tidak adanya polwan di polsek, wanita-wanita yang menjadi tersangka kejahatan diproses di polres. Padahal di banyak daerah, jarak polres cukup jauh dari polsek," ujar Neta.
Neta mengkritik Polri dinilai masih kurang memanfaatkan peran polwan. Strategi Polri dalam memanfaatkan keberadaan polwan menurutnya masih belum maksimal. "Padahal ada beberapa polwan yang punya prestasi di reserse, seperti Kompol Marta mantan Kapolsek Johar Baru," jelasnya. (ary/awa/jpnn)
