Laporan MAHYUDI, Jakarta mahyudi@riaupos.com
PT Pertamina (Persero) berencana meluncurkan SPBU Mobile untuk pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, terutama bagi kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD dan industri tambang dan perkebunan di wilayah Provinsi Riau.
Hal itu disampaikan VP Corporate Communication PT Pertamina, Ali Mundakir kepada Riau Pos di Jakarta, Jumat (27/7).
‘’Kita juga berencana meluncurkan SPBU Mobile di Riau guna pendistribusian BMM khusus non Subsidi,’’ ujar Ali.
Menurut Ali, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam memenuhi tugas Pemerintah untuk turut mengontrol penggunaan BBM bersubsidi.agar tepat sasaran, sehingga tidak terjadi kelangkaan di negeri lancang Kuning tersebut.
Apalagi sebut Ali, Riau bakal menghelat Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 yang akan berlangsung September mendatang, yang tentunya berdampak besar pada peningkatan konsumsi BBM.
Sebelumnya kata Ali, SPBU Mobile tersebut diluncurkan dan kini telah beroperasi di sejumlah daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya di Nusatantara.
‘’Kita berharap bisa segera di luncurkan sebelum penyelanggaraan PON nanti,’’ ungkapnya.
Disebutkan Ali pula, hingga semester pertama tahun 2012, Pertamina menargetkan pengoperasian 65 SPBU Mobile yang tersebar di sejumlah daerah di Sumatera, DKI-Jawa Barat, Banten, Jateng, Jatim-, Kalimantan dan Sulawesi.
‘’Jumlah tersebut akan terus bertambah, karena diperkirakan kebutuhan adanya SPBU Mobile di seluruh wilayah Indonesia sekitar 400-500 unit,’’ terangnya.
Ditanya soal permintaan penambahan kuota BBM dari pemerintah provinsi Riau beberapa waktu lalu, Ali mengatakan bahwa hal itu adalah domainnya pemerintah yakni Ditjend Migas Kementerian ESDM. Sementara Pertamina, hanya menjalankan dan pendistribusikan sesuai yang ditugaskan pemerintah.
‘’Tapi kalau BBM non subsidi, Pertamina siap menyuplai ke Riau berapapun yang diperlukan,’’ tegas Ali.
Kendati demikian tambah Ali, Pertamina akan bekerja denga maksimal sesuai motode yang ada dalam penyaluran BBM subsidi di wilayah provinsi Riau hingga ke SPBU agar tidak terjadi penyelewengan, sehingga BBM yang dialokasikan tidak melampaui quota yang ditetapkan pemerintah.
‘’Kita berharap pihak-pihak terkait, seperti Pemda, BPH MIgas, kepolisian dan juga masyarakat untuk terus mengawasinya. Jika ditemukan pelanggaran, segera dilaporakn agar ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,’’ pungkasnya.(izl)
