JAKARTA (RP) - Pemerintah berencana mengambil alih kepemilikan asing dalam industri-industri strategis di Tanah Air. Caranya, dengan mengakuisisi kepemilikan asing dalam proyek strategis yang sudah habis masa kontraknya.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah menyiapkan dana investasi yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk mengambil alih proyek strategis itu.
“Timor Leste saja punya dana investasi sampai 10 miliar dolar AS, kami ingin seperti itu,” ujarnya. Menurut Agus, konsep dana investasi tersebut sebenarnya sudah ada dalam Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun, saat ini dana yang ada di PIP baru sekitar Rp12 triliun.
“Kalau kami bisa kumpulkan sampai 10 miliar dolar AS, itu bisa untuk ambil alih PSC-PSC (kontrak Migas) yang habis masa kontraknya,” katanya.
Dalam roadmap pemerintah, lanjut Agus, setelah mengambil alih proyek Migas yang sudah habis masa kontraknya, pihaknya akan menggandeng BUMN serta Pemda untuk diajak mengelola bersama.
“Daerah pun akan ikut merasakan manfaat optimal dari sumber daya alam di wilayahnya,” jelasnya.
Selain kontrak Migas, proyek lain yang diincar adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Produsen alumunium tersebut merupakan perusahaan patungan Pemerintah RI dengan Nippon Asahan Aluminium Co Ltd sebagai pemegang saham mayoritas 58,88 persen.
Pada 2013, kontrak dengan Nippon Asahan Aluminium akan berakhir, sehingga pemerintah berniat mengambil alih sahamnya.
Inalum merupakan proyek strategis yang akan sangat bermanfaat jika dikuasai 100 persen Indonesia.
Dia menyebut, selama ini hasil produk alumina lebih banyak diekspor ke Jepang, sehingga Indonesia justru harus mengimpor dengan harga mahal untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri.
“Indonesia sudah rugi selama 22 tahun, secara policy sudah dikerjai sama Jepang,” ujarnya.
Meski demikian, upaya mengambil alih Inalum bukan pekerjaan gampang. Sebab, Pemerintah Jepang sangat gencar melakukan lobi-lobi agar Inalum tidak diambil alih oleh Indonesia.
“Bukan hanya menterinya, tapi perdana menteri mereka pun ikut turun tangan. Karena itu, dalam hal ini pemerintah dan DPR harus merapatkan barisan,” tegasnya.
Dari sisi pendanaan, sambung dia, Indonesia cukup siap. Tahun depan, PIP sudah mengalokasikan dana Rp5 triliun untuk membeli saham Jepang di Inalum.
“Selain itu, dari sisi operasional, kami sudah sangat siap, BUMN pun siap,” katanya.(owi/oki/sar)
