Laporan MARRIO KISAZ, Pekanbaru marrio-kisaz@riaupos.co

Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu tanggapan Mahkamah Agung untuk kasasi yang telah dilayangkan beberapa waktu lalu. Langkah hukum itu ditempuh dalam menanggapi informasi pailit untuk maskapai kebanggaan masyarakat Riau itu.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Irhas Irfan kepada Riau Pos, Selasa (24/7) di Kantor Gubernur Riau. ‘’Tentunya kita sudah menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi masalah yang ada di manajemen RAL. Seperti, mengajukan kasasi atas putusan pailit tersebut,’’ tutur Irhas.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Tim Penyelamatan Riau Air masih terus berupaya melakukan penyehatan armada “burung besi” itu. Namun, dia menilai, kondisi pailit yang disebutkan mempengaruhi komitmen investor untuk mendukung Riau Air secara finansial.

Saat ditanyakan mengenai rencana kerja sama investor, dia menegaskan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan citra Riau Air yang sedang dalam kondisi surut tersebut.

Disinggung mengenai alokasi dana Rp2,5 miliar yang diajukan pada APBD Perubahan, dia mengatakan hal tersebut sudah ada peruntukannya. ‘’Anggaran sebesar Rp2,5 miliar itu memang kita peruntukan. Di antaranya untuk menjaga aset, gaji karyawan yang ada dan manajemen,’’ sambung pria berkacamata itu.

Sebelumnya, Pemprov Riau mengajukan Rp5 miliar untuk RAL dalam APBD-P tahun 2012 ini. Tapi akhirnya, dewan hanya bisa memberikan batas toleransi sebesar Rp2,5 miliar. Dan dengan adanya suntikan segar ini, dewan maupun Pemprov mengharapkan bisa membuat manajemen Riau Air dapat kembali dioptimalkan.

Bahkan, dia menegaskan bahwa Tim Penyelamatan yang dibentuk sudah merancang RUPS LB sebagai langkah konkret untuk pengoperasionalan kembali Riau Air.

‘’Apa pun alasannya, kita akan tetap berupaya menghidupkan Riau Air kembali. Kita doakan saja,’’ ulas Irhas.(muh)