JAKARTA (RP) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqaddas buka suara terkait keraguan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas kasus yang membelit mantan presiden partai mereka, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Terutama, soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang selama ini disebut sebagai pengalihan dari tudingan kasus korupsi. Bahkan mantan ketua Komisi Yudisial ini mengingatkan bahwa PKS bukan partai malaikat.
Busyro mengatakan kalau penerapan TPPU itu mengikuti kemana saja uang mengalir. Itulah kenapa, UU tersebut memiliki tujuan untuk bisa menelusuri siapa saja. Baik korporasi maupun perorangan yang diduga menerima aliran dana. Ia lantas mencontohkan mobil milik LHI yang diatasnamakan orang lain termasuk Ahmad Zaki, sopir pribadinya.
‘’Orang-orang itu atas nama undang-undang TPPU harus diperiksa secara maksimalis, tidak bisa minimalis. Setengah-setengah saja enggak bisa,’’ tegasnya.
Kalau sampai KPK minimalis, Busyro menyebut itu tidak baik karena menunjukkan inkonsistensi. Mengkhianti semangat dan karakter dari UU TPPU yang bergerak seperti air mengalir kemana pun juga.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kalau KPK saat ini memiliki bukti kuat atas penerapan TPPU pada LHI. Ia memastikan hal itu, karena Busyro menyebut tidak mungkin penegak hukum termasuk KPK, menerapkan dugaan tanpa punya bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti-bukti bahwa TPPU bukan pengalihan kasus bisa dilihat saat persidangan LHI berlangsung nanti.
Itulah kenapa, Busyro mengaku heran ketika kader partai berlogo bulan sabit kembar itu masih saja tidak sepakat dengan penerapan TPPU pada LHI. Pria asal Jogjakarta itu lantas menyebut kalau protes harusnya juga dialamatkan ke DPR yang merumuskan UU tersebut. ‘’Untuk apa TPPU itu dibuat kalau UU yang sudah sah tidak diterapkan. Mestinya didukung,’’ katanya.
Menurutnya, tidak pada tempatnya kalau elite parpol apalagi anggota DPR yang paham dan taat hukum memprotes penerapan TPPU. Mengenai terbukti atau tidak, Busyro menyebut bisa dibuktikan di pengadilan. Apalagi, jelas kalau tudingan KPK tidak tepat, semua barang yang disita bakal dikembalikan kepada pemiliknya. ‘’Jadi, saya menyayangkan tapi sekaligus menyarankan. Sudahlah, seperti kata mereka sendiri, PKS itu juga bukan partai malaikat. Artinya manusia biasa yang bisa salah,’’ tegasnya.
Kalau mereka masih ngotot? Busyro menyebut tidak ada kepahaman pada aspek teoritik TPPU. Dia menyebut kalau UU tersebut tidak harus berdasar atau didahului dengan terbuktinya tindak pidana korupsi terlebih dahulu. Jadi, mantan ketua KPK itu memastikan TPPU bisa langsung diterapkan pada LHI.
Dia juga menyebut ada yang bermasalah pada kaderisasi partai dakwah itu. Kewajiban para kader untuk mengklaim bahwa PKS makin solid, tetapi harus terbuka terhadap proses hukum. ‘’Menggambarkan bahwa sistem kaderisasi partai ini memang ditengarai oleh sebagian pengamat mampu menciptakan ketaatan yang nyaris tanpa sikap kritis pada pimpinannya. Sehinga terjadi pembelaan yang massif,’’ jelasnya.
Busyro menyebut tidak ada gunanya PKS memusuhi KPK. Sebab, lembaga antirasuah itu sebuah lembaga negara. Kalau pembelaaan massif seperti saat ini terus dilakukan, Busyro yang mantan pengamat partai politik khawatir terjadi delegitimasi dan deparpolisasi oleh aktivisnya sendiri.
‘’Bagaimanapun, kasus LHI telah menurunkan public trust,’’ ungkapnya.
Di bagian lain, kader PKS menuding telah terjadi festivalisasi terhadap penegakan hukum kasus suap impor daging sapi yang menyeret mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq. PKS menilai sudah banyak yang tidak terlibat kemudian dijadikan tontonan.
Selain itu, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) juga dinilai melakukan diskriminasi gender dengan hanya merilis 45 nama wanita terkait rekening Ahmad Fathanah.
‘’Tafsirkan sendiri saja, dalam cara mereka men-treat PKS,’’ ujar Presiden PKS Anis Matta di sela-sela pertemuan Election Update PKS di Jakarta, Jumat (24/5). Anis tidak secara langsung menyebut penegak hukum seperti KPK, namun dirinya merasakan perbedaan penerapan penegakan hukum itu.
Festivalisasi penegak hukum terhadap PKS, jelas Anis, dengan sudah banyak pihak yang tidak terlibat kemudian dijadikan sebagai tontonan. Anis meyakini bahwa publik pun sudah menyadari hal itu. ‘’Saya kira publik mulai merasakan, ada semacam ketidakadilan. Jadi saya confidence sekali (dengan masa depan PKS, red),’’ ujarnya.
Anis mengalamatkan sindirannya ke KPK, lain lagi dengan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah. Ia menilai Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah bertindak ngawur dengan hanya mempublikasikan nama-nama perempuan penerima aliran dana.
‘’PPATK mulai ngawur, apa maksud Anda menyudutkan gender seperti ini,’’ ujar Fahri.
Menurut Fahri, publikasi itu justru membuat PPATK melakukan tindakan sepihak. Dalam hal ini, kemungkinan besar terjadi ribuan transaksi yang dilakukan Fathanah yang tidak hanya melibatkan perempuan. Munculnya publikasi hanya 45 nama perempuan dinilai Fahri sebagai aksi sensasi, dan berpotensi menyudutkan pihak-pihak yang disebut. ‘’Saya sendiri bilang ini jahat, kalau mau (PPATK, red) umumkan transfer (aliran dana, red) semua,’’ ujar anggota dewan yang kembali menjalankan tugas di Komisi III DPR itu.
Fahri juga angkat bicara terkait rencana pemanggilan KPK terhadap Darin Mumtazah. Menurut dia, sebaiknya Darin tidak perlu memenuhi panggilan KPK. Pemanggilan Darin dinilai Fahri tak lebih dari sensasi, mengingat Darin masih berusia remaja.
‘’Harusnya Komnas Anak bekerjanya di pelanggaran hak anak, di pihak hak anak, Komnas Perempuan dan Komnas HAM juga harus melindungi dong jangan dibiarkan begitu,’’ ujarnya.
Sementara itu, wacana PKS untuk keluar dari koalisi pemerintahan perlahan-lahan mulai padam. Presiden PKS Anis Matta secara langsung membantah kebenaran isu tersebut dengan mengisyaratkan bahwa usul keluar koalisi tidak pernah disepakati di internal partai. “Itu kan hanya letupan-letupan. Kita sekarang sedang fokus pemenangan pemilu,” ujar Anis menjelang pembukaan election update yang diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin (24/5).
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menolak jika disebut PKS meniru cara Golkar yang dulu pernah “mengancam” keluar dari barisan koalisi. “Kami yakin PKS memiliki cara berdasarkan pengalamannya sendiri,” katanya seusai Salat Jumat di kompleks parlemen kemarin.(bay/dim/fal/c6/jpnn/fat)
