PEKANBARU (RP)- Pemerintah Provinsi Riau menegaskan tidak ada penarikan dan pencabutan saham di Bank Riaukepri. Pasalnya, proses tersebut hanya dapat dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Penegasan ini disampaikan terkait adanya informasi beberapa pemerintah daerah yang akan menarik sahamnya di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Bahkan, Pemerintah Provinsi Riau belum menerima sinyal tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau, Irhaz Irfan kepada Riau Pos, Ahad (21/10) melalui telepon selulernya. Menurutnya, meski penunjukan direksi Bank Riau-Kepri belum final, tidak ada wacana mencabut saham ke BUMD yang bergerak di bidang perbankan itu.
‘’Kami belum menerima informasi itu. Saya pikir itu tidak benar, karena untuk penarikan saham tentu ada mekanisme yang harus dilalui,’’ sambung Irhaz.
Saat ditanyakan mengenai mekanisme yang harus dilalui untuk penarikan saham, dia menegaskan tahapan awal tentunya melayangkan surat ke direksi. Selanjutnya direksi tentu berkoordinasi dengan Biro Ekonomi yang berperan melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja BUMD.
Dari tahapan tersebut baru akan dilanjutkan ke pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Kepastian akan wacana dan usulan itu tentunya disepakati dalam pertemuan para pemegang saham tersebut.
‘’Jati tidak serta merta bisa menarik saham yang ada. Semua harus ada mekanismenya. Apalagi sampai saat ini kita belum menerima informasi itu,’’ sambung Irhaz.
Kendati demikian, dia berharap rencana tersebut tidak terealisasi. Pasalnya, Bank Riaukepri adalah BUMD yang tergolong sukses dalam menggali potensi core bussiness-nya. Bahkan, kemungkinan untuk mengembangkan sayapnya ke tingkat nasional masih terbuka lebar.(rio)
