JAKARTA (RP) - Utang menjadi solusi andalan pemerintah untuk menutup defisit pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alhasil, utang pemerintah terus menumpuk dan kini menembus rekor tertinggi.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengelolaan Utang (PU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Robert Pakpahan mengatakan, laporan terbaru dalam Buku Saku Pengelolaan Utang Negara (BSPUN) menunjukkan, total utang pemerintah per akhir Oktober 2012 menembus angka Rp1.991,59 triliun.
“Naik Rp15,97 triliun dibanding posisi utang periode akhir September 2012 yang sebesar Rp1.975,62 triliun,” ungkap Robert Senin (19/11). Utang Indonesia sempat mengalami fluktuasi meski cenderung naik.
Pada 2008 utang melonjak dari Rp1.389,41 triliun menjadi Rp1.636,74 triliun. Namun pada 2009 turun menjadi Rp1.590,66 triliun. Dan sejak 2010 utang Indonesia terus naik.
Dari total utang pemerintah per akhir Oktober 2012 yang mencapai Rp1.991,59 triliun, Rp632,74 triliun berasal dari pinjaman. Sedangkan yang dari surat utang negara (SUN) atau surat berharga negara (SBN) Rp1.358,85 triliun. Pada pos pinjaman, terdapat pinjaman luar negeri Rp631,36 triliun dan pinjaman dalam negeri yang hanya Rp1,38 triliun.
Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman bilateral Rp384,36 triliun, pinjaman multilateral Rp221,32 triliun, dan pinjaman komersial serta lain-lain Rp25 triliun.
Sementara itu, dari pos SUN atau SBN, pemerintah sudah menerbitkan surat utang sebesar Rp1.358,85 triliun yang terdiri atas SBN berdenominasi valas sebesar Rp248,01 triliun dan SUN berdenominasi rupiah sebesar Rp1.110,84 triliun.
Yang terbaru, pemerintah menerbitkan sukuk atau obligasi syariah sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp9,6 triliun) dengan jangka waktu sepuluh tahun dan imbal hasil 3,3 persen.
“Pasar obligasi syariah makin potensial,’ ujar Robert. Sukuk tersebut mendapatkan sambutan baik dari para investor dengan jumlah penawaran pembelian mencapai 5,3 miliar dolar AS dari sekitar 250 investor.
Terkait terus naiknya utang pemerintah, Ditjen PU merilis data bahwa bertambahnya utang tersebut diiringi penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya, utang yang dilakukan pemerintah cukup produktif dan bisa mendorong PDB.
Pada 2000 nilai utang pemerintah Rp1.234,2 triliun atau 89 persen dari PDB. Angka itu terus turun. Pada 2005, dengan utang Rp1.313,5 triliun, porsi utang mulai turun menjadi 47 persen. Kini, per akhir Oktober 2012, porsi utang terhadap PDB menjadi 27,5 persen.(owi/c9/ca/jpnn)
