JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Ledakan petasan yang terjadi saat debat calon presiden (debat capres) masih diselidiki. Polri meminta agar ledakan itu tidak dihubung-hubungkan dengan peristiwa politik, seperti debat capres. Diharapkan semua menunggu hasil investigasi.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan, pijakannya itu hasil investigas tersebut. ”Fakta hukum apa yang ditemukan,” papar jenderal berbintang satu tersebut, Senin (18/2). Karena itu, ledakan petasan itu jangan dikaitkan terlebih dahulu dengan debat. Akan lebih baik bila semuanya menunggu proses penyelidikan. ”Hingga saat ini belum ada kaitannya sama sekali,” terangnya kemarin.
Menurutnya, saat ini sedang diperiksa terkait bahan peledak yang ada dalam petasan tersebut di Puslabfor. Selain itu juga sedang diperiksa closed circuit television (CCTV) di sekitar lokasi kejadian. ”Tim bekerja cek partikelnya apa,” ungkapnya.
Sementara Pengamat Terorisme Al Chaidar menjelaskan, bahwa ledakan itu disebut berasal dari petasan karena memang kemungkinan skalanya seperti petasan. ”Namun, saya meyakini itu bom. Mungkin ada yang kesal bila ini disebut kecolongan,” ujarnya.
Kemungkinan besar pelaku yang melakukan teror saat debat itu merupakan kelompok yang anti demokrasi. Selama ini yang dikenal paling anti dengan demokrasi itu adalah kelompok radikal Islam. ”Dan yang paling ngedumel soal pemilu itu Jamaah Ansharut Daulah (JAD),” terangnya. Memang ada kelompok anti demokrasi lain, namun kelompok yang tersebut telah terserap ke salah satu kubu calon presiden.
”Entah ke kubu nomor 1 atau 2. Jadi, kemungkinan hanya tinggal JAD,” paparnya dihubungi Jawa Pos (JPG), Senin (18/2).
Dia mengingatkan bahwa bisa jadi pemilu yang akan digelar April mendatang menjadi sasaran. Khususnya di Poso yang masih ada Mujahidin Indonesia Timur (MIT). ”Bila ada ancaman seperti baku tembak, bisa jadi masyarakat di Poso tidak ke TPS. Itu yang paling dikhawatirkan,” ungkapnya.
Dalam kondisi pesta demokrasi ini, alangkah baiknya bila Polri tidak lagi hanya memantau kelompok teror. Bila memang diketahui pasti anggota kelompok teror, sebagai antisipasi bisa segera ditangkap. ”Buat apa menunggu lagi, apalagi sudah resmi menjadi organisasi terlarang,” jelasnya.(idr/jpg)
