SBY: Pelarangan Sawit Tak Adil

Kriminal | Kamis, 16 Februari 2012 - 08:45 WIB

JAKARTA (RP)- Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyumbang banyak bagi perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Jadi, jika ada beberapa pihak yang meminta dihentikannya perkebunan sawit, maka itu tidak dapat diterima pemerintah.

Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para perwakilan asing di Kementerian Luar Negeri, Rabu (15/2). Dia mengatakan bahwa segala bentuk boikot dan pelarangan perkebunan kelapa sawit atau penjualan produk turunannya adalah tidak adil.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

‘’Dalam percaturan global, melarang sebuah negara untuk tidak berkebun kelapa sawit tidak fair. Padahal, itu punya makna ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat,’’ tegas SBY.

Menurut catatan Kementerian Perdagangan, nilai ekspor sawit selama 11 bulan pertama tahun 2011 mencapai hingga 11,73 miliar dolar AS. Setiap tahunnya, sektor kelapa sawit menyumbang sedikitnya 2 miliar dolar AS pada produk domestik bruto Indonesia.

Namun, bayang-bayang kerusakan lingkungan masih terus menghantui. Perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah di Indonesia oleh berbagai organisasi lingkungan dinilai merusak alam. Penggundulan hutan untuk lahan kelapa sawit dianggap merusak habitat hutan.

SBY mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dugaan ini dengan seksama. Pemerintah akan lebih efektif dalam mengontrol perkebunan kelapa sawit agar tidak merusak lingkungan.

‘’Tapi jika kami telah melakukan semua itu, tapi tetap dikatakan kelapa sawit harmful dan tidak boleh dijadikan mata pencaharian, menurut saya tidak fair,’’ kata SBY lagi.

Sawit RI Ditolak AS

Sebelumnya akhir Januari lalu, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Amerika Serikat menolak produk kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia untuk dijual di negara tersebut. EPA mengklaim, produk Indonesia tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas rumah kaca yang ditetapkan.

Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel mengatakan bahwa keputusan itu belum final dan masih bisa didebatkan. Indonesia, ujarnya, masih punya sebulan lagi untuk mengajukan keberatan pada keputusan EPA.

Untuk masalah pengendalian emisi dan pelestarian lingkungan, SBY mengatakan bahwa tekad pemerintahnya tidak main-main. Komitmen pemerintah adalah menurunkan tingkat emisi hingga 26 persen dan memperbaiki lingkungan.

‘’Ketika banyak hutan di dunia sudah tidak ada, kami sadar harus memperbaiki hal ini. Maka dari itu, setiap tahunnya, kami menanam satu miliar pohon lebih untuk menjadikan Indonesia lebih bagus,’’ tegasnya.(eh/int)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook