PEKANBARU (RP) - Kebijakan penghematan energi nasional dan menjaga BBM bersubsidi tahun 2012, menyebabkan alokasi kuota BBM Publik Service Obligasi (PSO) atau subsidi di Provinsi Riau mengalami penurunan yang cukup besar.

Dibandingkan tahun 2011 lalu, penurunan terjadi lebih dari 114 ribu KL (kilo liter) dibandingkan dengan kuota sebelumnya.

Kabid Perdagangan dalam Negeri Disperindag Riau, H Ayub Khan kepada Riau Pos, Rabu (13/6) di kantor Disperindag Riau, menyebutkan, dari hasil rapat bersama 16 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Pertamina dan Hiswana Migas Riau, diketahui untuk jenis BBM premium, alokasi kuota tahun 2011 mencapai 744.304 KL dan tahun 2012 alokasi kuotanya hanya 673.437 KL.

Terdapat selisih 70.867 KL.

Selanjutnya solar, alokasi 2011 lalu sebesar 674.838 KL  dan 2012 alokasi kuotanya 668.628 KL atau selisih 6.210 KL.

Sementara untuk kerosene alokasi kuota 2011 mencapai 105.255 KL dan 2012 turun menjadi 66.426 KL.

Terjadi selisih 38.829 KL. Dari tiga komponen ini terjadi penurunan lebih dari 114 ribu KL lebih.

Menyikapi itu, Riau meminta penambahan kuota. Sesuai dengan Surat Gubernur Riau nomor 500/ADM-EK/06.07 tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan ke Dirjen Migas Kementerian ESDM perihal permintaan penambahan alokasi kuota BBM tahun 2012 minimal 15 persen dari realisasi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2011 dengan asumsi untuk menghadapi PON.

Selain itu, pelaksanaan pengendalian penggunaan BBM subsidi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Riau sebagai petunjuk pelaksana dan pembentukan Tim Terpadu dengan instansi terkait yang difasilitasi Biro Ekonomi, Biro Hukum Setda Provinsi Riau dan Disperindag bersama Distamben Riau.

Pemetaan terhadap konsumen pengguna BBM subsidi per kabupaten/kota perlu segera disusun dengan melibatkan Pemda kabupaten/kota se-Riau agar BBM bersubsidi digunakan sesuai dengan peruntukkannya dan tepat sasaran.(dac)