JAKARTA (RP) - Berbagai terobosan terus dijalankan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ini terkait dengan kesungguhan pemerintah untuk menampung masuknya putra daerah ke dalam jajaran top management BUMN.

Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat mengatakan, Kementerian BUMN siap mengakomodasi masuknya putra daerah untuk masuk di jajaran direksi ataupun komisaris.

“Tapi, kami akan tetap memperhatikan rekam jejak atau track record yang bersangkutan,” ujarnya, Rabu (11/7).

Sebelumnya, beberapa anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN meminta agar Kementerian BUMN bisa mengakomodasi putra daerah di tempat BUMN beroperasi.

Hal ini dimaksudkan agar ada keterwakilan daerah di tubuh BUMN. Menurut Wahyu, selain rekam jejak, Kementerian BUMN juga akan memperhitungkan integritas atau independensi, termasuk keahlian yang dimiliki oleh calon direksi atau komisaris yang berasal dari putra daerah.

“Jadi, kualitas dan kapabilitas dari calon tetap menjadi faktor penting,” katanya.   

Baru-baru ini, isu masuknya putra daerah ke BUMN memang menghangat seiring dengan munculnya protes dari warga Pangkep, tempat operasional BUMN PT Semen Tonasa.

Ini setelah pemerintah menolak usulan Bupati Pangkep untuk memasukkan putra daerah sebagai komisaris PT Semen Tonasa.

Terkait hal tersebut, Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, keputusan menolak usulan Bupati Pangkep didasarkan informasi bahwa calon yang diusulkan tersebut memiliki bisnis yang berkaitan dengan PT Semen Tonasa.

“Sehingga, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Wahyu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Juni 2012 lalu, pemerintah sudah berupaya mengakomodasi masuknya putra daerah dalam jajaran komisaris, yakni satu orang perwakilan dari Sulawesi Selatan, satu orang dari eks karyawan PT Semen Tonasa, dan satu orang dari Indonesia Timur.(owi/sar)