PELALAWAN (RP)- Pelalawan sangat terbuka untuk bisa menjadi kawasan pengembangan teknopolitan.
Guna mendukung itu, infrastruktur merupakan salah satu kunci suksesnya program yng juga merupakan pengembangan dari Masterplan Percepatan, Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Ini ditekankan, karena infrastruktur dapat menjadi penunjang penting dalam penerapan program prioritas tersebut.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Hatta Rajasa disela-sela Workshop dan Focus Group Discussion, Selasa (10/4) di Gedung Daerah Kabupaten Pelalawan. Menurutnya, program MP3EI yang dicanangkan harus didukung dan dijalankan seluruh stakeholder.
‘’Yang kita tuju adalah inovasi. Tidak akan besar suatu bangsa jika tidak mengembangkan inovasi. Ini salah satu yang kita kembangkan di MP3EI,’’ ujar Hatta.
Menurutnya, Koridor Sumatera termasuk kawasan yang sangat potensial. Dimana, nilai investasi di kawasan tersebut mendekati Rp500 triliun, tepatnya Rp489 Triliun. Untuk itu berbagai langkah dikembangkan dalam mengembangkan iklim investasi.
‘’Kita sudah mengubah 21 aturan yang menghambat iklim investasi,’’ tutur Mantan Menteri Perhubungan itu.
Salah satu langkah konkrit dalam pengembangan inovasi adalah dengan program teknopolitan. Program tersebut merupakan program pengembangan kawasan yang berbasis inovasi.
Dengan komitmen itu, dia mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan kawasan teknopolitan. Hatta menyebutkan, pencanangan kawasan teknopolitan ini sebagai langkah awal percepatan pembangunan di daerah.
‘’Saya tidak ingin melihat teknopolitan ini terbengkalai atau tidak jalan. Kita akhirnya nanti akan ditangisi generasi mendatang. Karena itu, apa yang telah dicanangkan, harus kita jalankan termasuk program teknopolitan ini,’’ tutur Ketua Umum DPP PAN itu.
Dukungan juga disampaikan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan A Iskandar.
Menristek menilai berbagai produksi hasil industri hilir sawit Teknopolitan di Pelalawan ini, dapat berkembang menjadi baik dan berkualitas. Kondisi itu harus didukung SDM yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya.
‘’Kami sangat mendukung dan mengawal dengan program daerah Teknopolitan ini. Diharapkan, daerah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,’’ ulas Gusti yang pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup itu.
Kepala BPPT Marzan A Iskandar mengatakan, Kabupaten Pelalawan termasuk daerah berpotensi dalam pengembangan program MP3EI. Marzan mengatakan, selama dasawarsa ini pertumbuhan teknologi di Indonesia semakin meningkat yakni mencapai 1,78 persen. Peningkatannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen.
‘’Pertumbuhan teknologi semakin meningkat dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Angka ini melebihi pertumbuhan sektor peluang kerja yang hanya 2,0 persen. Artinya. Potensi ini yang harus dikembangkan dengan inovasi,’’paparnya.
Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan Pelalawan dalam mendukung MP3EI yang dicanangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit.
‘’Langkah inovasi terus dikembangkan. Kabupaten Pelalawan telah maju satu langkah dari daerah lainnya, khususnya dalam mengimplementasi program MP3EI. Diharapkan, ke depannya Riau menjadi kutub pertumbuhan ekonomi di koridor barat wilayah Sumatera,’’ tutur Gubri.
Bupati Pelalawan HM Haris mengatakan, bahwa workshop inovasi itu bertujuan mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), khususnya koridor Sumatera. Pihaknya juga berkeinginan menjadikan Pelalawan sebagai daerah teknopolitan, khususnya industri hilir sawit dan pariwisata Bono.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkab Pelalawan akan menggandeng pihak universitas untuk membentuk Institut Tekhnologi Pelalawan. Pemkab juga menyiapkan 1.000-1.500 hektare guna merealisasikan Pelalawan sebagai daerah teknopolitan di Sumatera.
Hatta Puji Perkembangan Riau
Dalam kesempatan tersebut, Menko Bidang Ekonomi RI, Hatta Rajasa juga memuji perkembangan Riau yang terus memperlihatkan perkembangan positif. Bahkan, dari beberapa sektor Riau sudah melewati standar nasional.
‘’Saya bangga dengan perkembangan Riau beberapa tahun terakhir ini. Perkembangan sangat pesat, baik dari sektor perekonomian, hingga angka kemiskinan,’’ ujar Hatta.
Dia mencontohkan, angka pertumbuhan yang sudah di atas standar nasional. Dari data yang kita peroleh, pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2010 sebesar 7,16 persen, tahun 2011 naik menjadi 7,63 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional hanya 6,5 persen.
‘’Dengan perkembangan Riau yang semakin pesat. Riau sudah bisa bersaing dengan Bali dan Batam sebagai daerah penyedia jasa dan pertumbuhan ekonomi,’’ ujar besan Presiden SBY itu.
Hanya saja, Provinsi Riau diminta untuk mengantisipasi angka pertumbuhan penduduk. Karena pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan peningkatan faktor ekonomi dan sumber daya manusia untuk mendukung perkembangan daerah.
‘’Ini merupakan kinerja yang baik. Saya yakin, Riau akan dapat berkembang menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia,’’ sebutnya.
Formulasi Kenaikan BBM
Dalam kesempatan di Pelalawan kemarin, Hatta juga menyinggung soal penundaan rencana kenaikan BBM. Menurutnya, pemerintah mulai menyusun formulasi untuk rencana kenaikan BBM. Pasalnya, subsidi masih dinilai memberatkan APBN, dan dapat dimanfaatkan untuk program prioritas pembangunan lainnya.
‘’Masyarakat harus siap untuk kenaikan BBM. Hanya saja, saat ini kita masih menyusun dan menggodog konsep agar tidak menimbulkan dampak negatif dikemudian hari,’’ tuturnya Hatta Rajasa.
Dia menilai, subsidi BBM yang mencapai Rp300 triliun dapat dimanfaatkan ke pembangunan infrastruktur dan program lainnya.
Langkah pemerintah memotong anggaran subsidi BBM untuk melakukan optimalisasi pembangunan Indonesia. Karena subsidi Rp300 triliun dinilai tidak produktif.
‘’Kalau kita bisa kurangi subsidi yang tidak tepat sasaran itu separuhnya, ada uang ratusan triliun. Kita bisa bikin jembatan, serta infrastruktur lainnya. Coba bayangkan, jika subsidi ini dioptimalkan, ada beberapa jembatan dan jalan yang akan kita bangun,’’ tegas mantan Menteri Perhubungan RI itu.
Menurutnya, salah satu solusi awal dalam menekan angka subsidi tersebut adalah penerapan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Seperti dengan kebijakan penggunaan pertamax untuk kendaraan yang memiliki kapasitas 1500 cc ke atas.
‘’Kalau tidak berhemat, 40 juta kilo liter keperluan bahan bakar kita akan terlampaui. Ini harus diefisiensi, karena setiap 1 juta kilo liter, disubsidi sekitar Rp4 Triliun,’’ tutur Hatta.
Rp350 Miliar untuk Jalan Nasional
Pada 2012, pemerintah pusat juga telah mempersiapkan cadangan dana sebesar Rp350 miliar untuk membenahi jalan nasional di Riau. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan jalan nasional yang menjadi akses pengembangan ekonomi, seperti jalan lintas di sekitar Kota Dumai.
Penegasan itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa kepada Riau Pos, Selasa (10/4). ‘’Kita prihatin dengan jalan nasional di Riau. Seperti jalan di sekitar Dumai. Oleh karena itu, kita carikan solusi dengan mencarikan dana mencapai Rp350 miliar,’’ tutur Hatta.
Mantan Menteri Perhubungan RI itu menilai, dukungan yang diberikan pemerintah pusat untuk pengembangan infrastruktur jalan merupakan hal yang sangat logis. Pasalnya, Kota Dumai merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk menjadi kota pelabuhan yang maju.
Selain itu, ia menilai potensi lain yang dimiliki Riau umumnya dan Dumai khususnya adalah pengembangan cluster industri hilir. Ini secara tidak langsung memberikan pengaruh positif dalam mendukung perekonomian daerah.
Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP merespon positif perhatian pemerintah pusat untuk pengembangan dan pemeliharaan jalan nasional. Pasalnya, proses distribusi produk industri menggunakan akses jalan nasional.
Sementara kondisi jalan nasional, kata Rusli sebagian besar dalam kondisi memprihatinkan. Salah satu faktornya adalah kondisi jalan yang masih tergolong kelas III.
‘’Kita prihatin dengan kondisi perawatan jalan yang dirasakan masih kurang. Tetapi kita sudah upayakan mendapatkan anggaran dari pusat. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa merealisasikan secepatnya,’’ tutur Gubri. Kepala Dinas PU Riau, SF Hariyanto melalui Kepala Bidang Bina Marga, Ahmad Ismail mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) mencatat untuk perawatan jalan rusak di Riau anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp1,5 triliun tiap tahunnya.
Hingga kini menurutnya, anggaran perawatan jalan belum mencapai taraf ideal. Untuk itu, dukungan pusat untuk pemeliharaan jalan merupakan langkah konkrit dalam mendukung pengembangan infrastruktur di daerah.
Dari data Dinas PU Riau, panjang jalan nasional mencapai 1.126,11 Km. Sedangkan jalan provinsi 3.033,32 Km. Dari 1.126,11 Km panjang jalan nasional, 444,79 Km atau 39,50 persen berada dalam kondisi baik, 477,17 atau 42,37 persen dalam kondisi sedang, 154,90 Km atau 13,76 persen dalam keadaan rusak ringan dan 49,25 atau 4,37 persen kondisinya rusak berat.
Sedangkan jalan provinsi bila dilihat dari kondisinya, 645,41 Km atau 21,48 persen dalam keadaan baik, 739,87 Km atau 24,39 persen kondisinya sedang, 815,42 Km atau 26,88 persen keadaannya rusak ringan dan 832,62 Km atau 27,45 persen dalam keadaan rusak berat.(rio)
