JAKARTA (RP) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung penataan yang gencar dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia berpendapat, kinerja jajaran BUMN masih bisa ditingkatkan sehingga bisa berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya terkait dengan perampingan perusahaan BUMN (right sizing). Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, presiden meminta hal itu dilakukan secara hati-hati.
‘’Lakukan secara bertahap, yang siap, dan tidak harus terpaku kepada holding, merger, atau akuisi, tapi bisa memilih melihat mana yang terbaik,” kata Hatta usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin (8/2).
Ratas yang dipimpin Presiden SBY tersebut membahas masalah pembenahan dan peningkatan BUMN sebagai agenda tunggal. Ikut dalam rapat tersebut Wapres Boediono dan jajaran menteri bidang ekonomi.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, tahun ini kementeriannya menargetkan jumlah perusahaan BUMN menjadi sekitar 120 dari jumlah saat ini sebanyak 141 perusahaan. ‘’Intinya paling sedikit tahun ini berkurang 20. Nanti tahun depan berapa lagi,’’ katanya.
Right sizing itu misalnya dengan pembentukan holding BUMN Perkebunan yang menggabungkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dari 15 perusahaan akan digabung menjadi satu, sementara 14 perusahaan akan menjadi anak perusahaan holding tersebut.
‘’Perusahaan kehutanan nanti juga disatukan dengan Perhutani,’’ katanya.
Dalam pengantar rapat, SBY meminta penataan yang dilakukan BUMN memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Selain itu, BUMN bisa berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi. ‘’Penataan BUMN harus punya arah, tujuan, dan sasaran. Dengan demikian akan bisa kita ukur hasilnya kelak,’’ katanya.
Tahun ini, pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 persen. ‘’Kita ingin BUMN bisa betul-betul menjadi bagian penting,’’ kata SBY.
Selain itu, pengembangan bisnis BUMN juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. SBY juga menyoroti pada anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) jajaran BUMN yang jumlahnya besar.
‘’Pastikan penggunaannya tepat dan lebih banyak digunakan untuk bersama pemerintah dan pihak lain untuk mengurangi kemiskinan,’’ paparnya. BUMN juga diminta memberikan contoh dalam penerapan green economy.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin mengatakan, program right sizing BUMN akan terus didorong untuk menciptakan efisiensi. Pasalnya, saat ini, set, penjualan, ekuitas, dan laba bersih BUMN lebih dari 80 persen terkonsentrasi pada 25 BUMN besar saja. ‘’Karena itu, program right sizing sangat relevan dilanjutkan,’’ ujarnya.
Yasin menyebut, pelaksanaan right sizing tidak hanya dilakukan melalui holdingisasi dan privatisasi, namun bisa juga dengan membiarkan suatu BUMN untuk stand alone, merger, akuisisi, konsolidasi, serta divestasi. ‘’Bahkan bisa melalui likuidasi jika memang perlu dilakukan,’’ katanya.(fal/izl)
