SIAK(RP) - Lajunya pengurasan produksi Migas yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) secara terus-menerus mengakibatkan penurunan laju produksi.
Aktivitas ini sayangnya tidak diiringi dengan ekplorasi lapangan baru yang dilakukan KKKS, sehingga sumur yang ada ini terus dimaksimalkan.
“Jika ini tak diatasi segera, maka khusus bagi daerah akan mengalami penurunan dana bagi hasil,” kata pengamat perminyakan Universitas Islam Riau (UIR) Ir Muslim ST, MT, Selasa (6/3) menanggapi laju penurunan produksi migas.
Menurut Kajur Teknik Perminyakan UIR ini, penurunan laju produksi khususnya dari lapangan minyak Minas dan Duri akan berdampak besar bagi republik ini.
Saat ini upaya pemerintah, saran dia, bagaimana penurunan produksi diperkecil seraya menargetkan dalam beberapa tahun ke depan adalah produksi minyak berada di atas 1 juta barrel, sehingga laju pengurasan akan terus diupayakan agar meningkat walaupun cadangan minyak semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena tidak ada ditemukan lapangan yang sebesar lapangan Minas dan Duri.
Muslim juga kurang setuju jika laju produksi ini di tanah air dibandingkan negara luar.
Sebab, menurut dia, hal itu serta merta tak dapat dibandingkan dengan negara timur tengah yang memiliki cadangan yang sangat besar seperti Arab Saudi, Iran dan Iraq.
“Mereka dengan mudah meningkatkan produksi minyak untuk dijual atau memenuhi kewajiban sebagai anggota exportir minyak (OPEC),” jelas dia.
Apa yang mereka lakukan, sebut dia lagi tidak berdampak signifikan terhadap cadangan yang mereka miliki, hal itu sangat berbeda jauh dengan Indonesia yang akhirnya keluar dari OPEC karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota dalam organisasi tersebut.
Saat ini kata dia masih ada wilayah Indonesia bagian timur yang harus di manfaatkan untuk eksplorasi dan ekspolitasi dalam mendapatkan sumber cadangan minyak bumi yang akan terus memberikan energi bagi bangsa ini.
Di Riau sendiri yang dikenal daerah penghasil Riau penurunan ini diakibatkan usia lapangan yang marginal. Bahkan bukan hanya di Riau di sektor hulu umunya seperti itu. “Penurunan ini secara alamiah mencapai 12 persen per tahun dan mengakibatkan produksinya mengalami penurunan yang signifikan,” ujar Muslim.
Terhadap penurunan ini, Jika tidak dilakukan upaya tahap lanjut (Enhance Oil Recovery) seperti yang dilakukan PT CPI di lapangan Minas dan Duri maka laju penurunan minyak akan lebih cepat terjadi cepat dari yang sekarang.
Adapun upaya yang dapat dilakukan jelas dia adalah bagaimana menahan lajunya penuruan produksi minyak dan hal ini sudah dilakukan dengan berbagai metoda mulai dari Injeksi Air (Secondary Recovery) hingga Injeksi uap yang telah sukses dilakukan dilapangan minas dan duri (Tersiery Recovery).
Saat ini ratio cadangan minyak Indonesa dibandingkan produksinya adalah sebesar 40 persen yang artinya jika minyak diproduksikan 100 barrel per hari maka minyak yang ditemukan sebagai penggantinya hanya sebesar 40 barrel per hari (secara normal produksi 100 barrel per hari maka penemuan cadangan harus 100 barrel perhari), akibatnya adalah jumlah temuan cadangan baru tidak sebanding dengan tingkat produksi minyaknya.
Ditempat terpisah, Kepala Kepala Badan Pelaksana (BP) Migas Sumbagut Julius Wiratno lajunya pengurasan migas itu akibat mengejar target lifting yang diberikan pemerintah, di mana masing-masing KKKS harus melaksanakan itu yang mengacu pada Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang peningkatkan minyak nasioanl yang dikeluarkan 10 Januari 2012 ini.
Dalam Inpres tersebut sangat jelas jika tak tentu ada sanksinya mulai dari terkecil sampai terbesar dan juga administrasi. Misalkan jika KKKS dikenakan sanksi tak mendapat izin pengelolaan suatu blok, kemudian yang menyangkut keuangan, cost recoverynya tak dibayar pemerintah, dan lainnya. “Jika ini sebanding tentu tak terjadi pengurasan,” kata Julius.
“Perlu diketahui tahun ini saja pemerintah menargetkan lifting sebesar 950 barrel oil per day (BOPD) pada seluruh KKKS,” sebut dia.
Akan tetapi dalam perjalannya mengalami perubahan, setelah dilakukan evaluasi. Seperti terjadi tahun 2011 kemarin dimana target lifting 970 ribu BOPD, namun pada pertengahan tahun mengalami revisi perubahan menjadi 945 ribu BOPD.
“Revisi target lifting ini karena ada desakan dari KKSK yang tak mampu memenuhi hal itu dengan alasan yang obyektif,” ujar dia. (aal)
