PEKANBARU (RP)- Kementerian Perindustrian merencanakan penerapan bea keluar karet yang diperkirakan sebesar 10 persen dari besar ekspor karet.
Padahal kebijakan itu akan berdampak besar pada petani karet itu sendiri. Karena ketika bea keluar ditetapkan, maka petanilah yang menanggungnya dan bukan perusahaan. Sebab, secara otomatis harga karet yang dibeli perusahaan dan distributor akan turun dan mencekik petani.
Kenaikan bea keluar karet, seperti diberlakukan kepada kakao, sawit hendaknya dipertimbangkan kembali.
Sebab secara jelas telah terbukti dengan diberlakukannya bea keluar terhadap dua komoditi tersebut, tetap saja ekspor bahan mentah kakao dan sawit tanpa diolah ke luar negeri. Selain itu petani sawit tetap mendapatkan efek negatifnya.
Demikian dikatakan, Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Cabang Riau, Drs H Nurhamlin MS kepada Riau Pos, akhir pekan lalu. Kenaikan bea keluar untuk karet ekspor perkirakan sebesar 10 persen.
‘’Ini akan berdampak besar di Riau. Karena di Riau 100 persen ekspor. Nasional masih sedikit, tapi Riau secara keseluruhan,’’ jelasnya.
Karet di Riau pada umumnya diekspor ke Amerika, Jepang, Cina, India dan Eropa Timur. Oleh sebab itu terkait bea keluar tersebut, kalangan dunia usaha ingin memberikan masukan kepada pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan agar ditinjau kembali. Akan berdampak kepada berbagai pihak, terutama petani karet.
‘’Usaha karet berbeda dengan sawit. Kalau sawit banyak dikuasai pengusaha, sedangkan karet pada umumnya petani, dan luasnya sedikit dan rata-rata hanya beberapa hektare saja,’’ ungkap dosen di Universitas Riau ini didampingi Edi dan Zaprizal, petani dari Sungai Pagar dan Bangkinang.
Jika diberlakukan bea keluar tersebut, justru petani mendapat risikonya terutama turunnya harga karet di tingkat pembeli.
‘’Kita tahu sendiri, pengusaha jangankan rugi, balik modal pun tak mau. Itu prinsip pengusaha. Ujungnya tentu harga karet saat membeli ke petani ditekan dan saya yakin bisa turun drastis,’’ lanjutnya.(esi)
