PEKANBARU (RP) - Sikap PT Haliburton yang akan memecat 11 karyawan tanpa ada kekuatan hukum tetap dan hanya berpedoman pada aturan perusahaan dinilai sebagai sikap kapitalis.

Karena itu, Komisi D akan meminta PT Chevron Pacific memutus kontrak PT Haliburton di Riau, karena sudah melanggar sisi kemanusiaan para pekerja.

Pernyataan ini terungkap saat hearing Komisi D DPRD Riau dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, Senin (6/2) kemarin. Adalah anggota Komisi D, H Ramli Sanur yang sedikit lebih tegas menyatakan pola kepemimpinan Haliburton Duri, Bengkalis tidak mengenal sisi kemanusiaan.

‘’Mungkin karena yang memimpin Haliburton itu anak-anak muda, jadi tidak punya sisi kemanusian, mereka bersikap seperti kapitalis. Karena itu seperti diungkapkan anggota DPRD Riau AB Purba sebelumnya, kita akan minta PT CPI untuk memutuskan kontrak dengan PT Haliburton,’’ tegas Ramli Sanur.

Pada kesempatan itu Ramli Sanur juga menjelaskan perihal mediasi yang telah dilakukan oleh Komisi D DPRD Riau, namun karena para pemimpin Haliburton merupakan anak muda, mereka tidak memahami sisi kemanusiaan pekerja dan semena-mena dengan pekerja.

Sebelumnya anggota Komisi D Nurzaman juga meminta Dinas Tenaga Kerja Bengkalis untuk bersikap tegas, karena Haliburton beralasan bahwa putusan akhirnya adalah keputusan Disnaker Bengkalis dan itu yang akan mereka ikuti. ‘’Ini kan lucu, ke kita mereka bilang putusannya tergantung hasil putusan Disnaker Bengkalis, sementara saat mediasi dengan mediator mereka tak pernah hadir justru diwakili oleh kuasa hukum,’’ jelas Nurzaman.

Sementara itu Kadisnaker Bengkalis Joni Syafrizal mengatakan, kasus Haliburton ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi hal yang sama.

‘’Kita akan selesaikan sesuai aturan saja. Tapi kalau dilihat dari sisi kemanusiaan memang tidak masuk akal,” katanya. (ans)