Laporan JPNN, Jakarta
Upaya menekan suku bunga kredit perbankan terus dilakukan. Kali ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong bank-bank BUMN untuk meningkatkan efisiensi.
Deputi Menteri BUMN bidang Jasa Parikesit Suprapto mengatakan, masih tingginya suku bunga kredit bank BUMN disebabkan karena besarnya biaya operasional. ‘’Karena itu, kalau efisiensinya bagus, suku bunga kredit bisa turun,’’ ujarnya kepada JPNN akhir pekan lalu.
Menurut Parikesit, Kementerian BUMN tidak bisa serta merta memaksa manajemen BUMN untuk menurunkan bunga kreditnya. Untuk itu, yang bisa dilakukan adalah mendorong efisiensi melalui sinergi antar bank BUMN. ‘’Misalnya, sinergi dalam hal IT (information technology),’’ katanya.
Parikesit menyebut, dalam sinergi IT tersebut, bank BUMN akan meningkatkan kerjasama pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga akan makin banyak fitur-fitur dalam ATM yang bisa digunakan oleh setiap nasabah bank BUMN. ‘’Dengan begitu, masing-masing bank BUMN tidak perlu keluar banyak dana untuk membangun jaringan ATM,’’ ucapnya.
Selain kerjasama ATM, sinergi antar bank BUMN juga akan dilakukan dalam bentuk system pengadaan barang/jasa secara bersama-sama, sehingga bisa menekan biaya. ‘’Kalau sinergi-sinergi itu dilakukan, biaya operasi bisa turun dan suku bunga kredit akan mengikuti,’’ ujarnya.
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, per akhir Desember 2011, rata-rata rasio biaya operasi dibandingkan pendatapan operasi (BOPO) di Indonesia perbankan mencapai 85,42 persen, turun sedikit dibandingkan akhir 2010 yang sebesar 86,14 persen.
Sayangnya, bank BUMN justru tercatat sebagai kelompok yang paling tidak efisien karena memiliki BOPO sebesar 91,94 persen. Sedangkan bank pembangunan daerah (BPD) merupakan bank paling efisien dengan BOPO 79,14 persen.
Staf Ahli Menteri BUMN bidang Kebijakan Publik Sahala Lumban Gaol menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BI untuk mencari skema untuk mendorong bank BUMN agar bisa menurunkan suku bunga kreditnya.
Selain sinergi, cara yang ditempuh adalah melalui pengurangan beban akibat obligasi rekap yang harus ditanggung bank BUMN.
‘’Pembicaraan kemarin sempat terhenti karena pak Darmin (Gubernur BI, Red), sedang ada di luar negeri. Setelah itu, semua sibuk di pemilihan komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Nah, sekarang sudah agak longgar, jadi dalam waktu dekat, pembicaraan akan dilanjutkan,’’ ujarnya.(owi/izl)
