SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang bertugas dalam melakukan pendataan di Pelabuhan Domestik Tanjung Harapan Selatpanjang, kerap mendapat penolakan.
Padahal pendataan dilakukan menjadi salah satu poin pengawasan protokol kesehatan (Prokes) terhadap seluruh penumpang domestik yang masuk ke daerah setempat. Parahnya penolakan pendataan kerap dilakukan oleh sejumlah oknum wakil rakyat dan sejumlah pejabat Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti.
Masalah ini baru terungkap setelah ada keluhan dari jajaran pengawas dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ribut dan menolak dilakukan pendataan. Kejadian berlangsung akhir pekan lalu (23/10/20).
Demikian diungkapkan oleh Kepala Bidang Linmas Satpol-PP Kepulauan Meranti, Masdiana kepada RiauPos.co, Senin (26/10/20) siang.
"Iya ada salah seorang dewan yang ribut kemarin. Dia menolak didata dan melontarkan kata-kata kasar," ujarnya.
Menurut Masdiana, kejadian serupa sering dialami oleh pengawas di pelabuhan. Padahal menurutnya pendataan dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan Covid-19.
"Tidak hanya ini, bahkan penolakan yang sama sering dilakukan oleh sejumlah oknum jajaran DPRD lainnya. Bahkan pejabat Pemda Meranti juga ada, hanya saja tidak berakhir dan menimbulkan keributan seperti akhir pekan lalu," ujarnya.
Dengan demikian maunya seluruh pihak yang berkepentingan selalu patuh dengan protokol kesehatan, mulai dari jaga jarak aman, pakai masker dan kerap cuci tangan. Terlebih ketika melewati jalur pengawasan dan pendataan yang dilakukan oleh pihaknya.
"Pengawasan dan pendataan wajib kami dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai jajaran pengawas dalam mempercepat penanganan. Maka dari itu hendaknya mereka harus patuh dan mengerti dengan tugas kami dan jadi contoh yang baik. Malah warga sipil lebih patuh dari mereka," ujarnya.
Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIK mengaku telah mengetahui kejadian tersebut dari jajarannya di lapangan. Menyikapi kondisi itu, ia membeberkan telah melakukan penguatan dan pengetatan terhadap jajaran yang bertugas di sana.
"Polair kita terjunkan ke sana. Selain itu kita juga telah berkoordinasi dengan KSOP dan Pelindo untuk ikut memperkuat pengawasan sesuai dengan ketentuannya," beber Eko melalui panggilan telpon genggam.
Dengan demikian, seluruh penumpang jalur domestik yang masuk ke Meranti hendaknya patuh dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih untuk kebaikan bersama.
"Imbauan saya lebih kepada seluruhnya tanpa terkecuali. Memang prosesnya rada panjang, namun untuk kepentingan bersama ikuti sajalah prosedurnya," ujarnya.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan malah kecewa dengan ulah yang ditimbulkan oleh sejumlah oknum anggota DPRD tersebut. Ia mengaku kecewa.
"Malu kita. Sebagai wakil rakyat harus mencerminkan perilaku yang baik. Mejadi contoh. Ini malah jadi contoh yang buruk. Arogan lagi," ujarnya.
Menyikapi itu, ia akan memanggil jajaran pengawas pelabuhan untuk meminta data oknum jajaran dewan yang kerap melanggar tersebut. Jika jelas, BK akan menindaklanjuti dan memanggil oknum terkait.
"Nanti kita panggil petugasnya. Jika jelas laporannya, kita juga akan memanggil oknum DPRD tersebut," bebernya.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: E Sulaiman
