Kebijakan tersebut dinilai perlu, untuk menempatkan petugas yang kerap disebut tenaga honorer terkait sesuai dengan jenjang kompetensinya masing-masing. 

 

"Saya berpendapat bahwa uji kompetensi tenaga honorer yang akan dilaksakan pemda.Bagus. Tentunya sebagai bentuk perhatian kepada tenaga honorer, agar penempatannya lebih rapi, dan valid," ujar Dedi Putra kepada Riau Pos, melalui panggilan telpon genggam, Rabu (25/8/21) siang 

 

Walaupun demikian, Dedi mengaku tidak sudi jika rencana tersebut menjadi alat atau kepentingan pihak tertentu untuk menyingkirkan keberadaan tenaga honorer yang kerap disebut sebagai beban terbesar keuangan daerah.

 

"Ketika itu dilaksanakan, jangan sampai  ini menjadi alat dalam mengurangi jumlahnya. Kami ingin ini fair selektif dengan standar sejelas mungkin. Artinya kami tidak mau dengar jika kebijakan ini dilakukan berdasarkan kepentingan politik pihak-pihak tertentu untuk meminimalisir beban keungan," tutur Dedi.

 

Terlebih soal anggaran pelaksanaannya. Ia mempertanyakan sumber anggaran kegiatan yang dimaksud. 

 

"Sebelum itu dilaksanakan tentunya harus dipertimbangkan secara matang soal penganggaran pelaksanaan kegiatan. Kita tidak mau setelah ini selesai, malah menjadi temuan oleh penegak hukum. Dari mana anggarannya," ujarnya.

 

Untuk itu, ia mengaku jika rencana uji kompetensi ini akan lebih efektif dilakukan oleh perangkat daerah. Pasalnya, menurutnya OPD yang lebih tau dan paham akan kebutuhan beban kerja tentu masing-masing organisasi perangkat daerah.

 

"Tenaga honorer ini mereka yang pakai. Mereka yang tau, jadi mereka saja yang menguji. Paling tidak ini menjadi tanggung jawab masing masing opd agar kisruh soal honorer ini tidak berlarut larut. Bahkan sisi positif lainnya juga akan lebih efesien terhadap beban anggaran pelaksanaannya," ujarnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, uji kompetensi tenaga honorer ini direncanakan oleh pemerintah daerah setempat pada Desember 2021 mendatang. Pasalnya menurut pemda setempat, sebagian besar dari 4076 orang THL yang tersebar memiliki pengalaman di bidang yang tak sesuai dengan jenjang pendidikan atau kompetensinya.

 

Rencana ini ditujukan untuk mendorong seluruh sektor atau OPD dapat bekerja lebih cepat dan tepat. Tentunya para pekerja yang dibutuhkan pun harus mempunyai kriteria yang sesuai kompetensi termasuk THL-nya. Untuk penguji, Pemkab Meranti akan bekerjasama dengan Universitas Riau (UNRI).

 

 

Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang) 

 

Editor: Erwan Sani