KEPULUANMERANTI (RIAUPOS.CO) - BUPATI Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM berbangga hati mampu mempertahankan perolehan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.
WTP ke-10 itu diterima Adil melalui Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau Widhi Widayat di kantornya, Jumat (22/4) lalu. Menurut Adil penghargaan itu merupakan kerja sama seluruh stakeholder di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
"Ini adalah WTP kesepuluh yang diterima Pemkab Meranti secara berturut-turut. Kami akan terus berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK terhadap laporan tersebut," sebutnya.
Lebih jauh menurut Adil, pihaknya telah melaksanakan kewajiban sesuai amanat undang-undang untuk menyusun dan menyerahkan laporan penyelenggaraan keuangan daerah.
Mengingat sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemeriksaan terperinci terhadap laporan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.
"Alhamdulillah berjalan lancar dan pada hari ini laporan tersebut sudah dapat kita terima. Ini sesuai ekspektasi dan harapan kita semua," ungkap Bupati.
Meski begitu, tambah Adil, pihaknya menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan tersebut. Untuk itu pihaknya sudah menyusun rencana aksi guna menanggapi hasil rekomendasi yang telah ditetapkan oleh BPK.
"Kami komitmen untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Setelah ini saya langsung kumpulkan seluruh kepala OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK ini. Saya tidak mau lama-lama," tegas Bupati Adil.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau Widhi Widayat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepulauan Meranti, yang telah bersama-sama mendukung pengelolaan dan penyelenggaran keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
"Berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kabupaten tahun 2021, BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian Pemkab Meranti telah berhasil mempertahankan opini WTP," ujarnya.
Menurutnya, sesuai peraturan perundangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara, kepala daerah berkewajiban menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran perincian laporan keuangan. "Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa terhadap laporan keuangan," jelasnya.
Ada empat kriteria penilaian dalam pemberian opini tersebut, kata Widhi, yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan sistem pemerintahan dan pengungkapan yang memadai.
"Prestasi ini harus menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terus dapat dipertahankan," ujar Kepala BPK Perwakilan Riau itu.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah mengaku senang dengan predikat opini WTP yang kembali diterima oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih pada BPK yang telah menjalankan tugasnya dalam memeriksa keuangan dan kinerja di lingkungan Pemkab Meranti.
"Selaku Ketua DPRD Kepulauan Meranti saya merasa berbahagia sekali setelah mendengar Meranti berhasil kembali mendapat opini WTP. Alhamdulillah Pemkab Meranti bisa mempertahankan kinerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan," ujarnya.
Laki-laki yang akrab disapa Jack ini juga mengaku akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan Pemkab Meranti melaksanakan semua rekomendasi dari BPK tersebut. Pihaknya juga akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk Meranti lebih baik lagi ke depannya sehingga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kami baru berumur 12 tahun tapi sudah mampu menyamai kabupaten dan kota lainnya. Apalagi saat ini Meranti dipimpin oleh bupati yang masih muda dan energik. Saya berharap seluruh masyarakat Kepulauan Meranti ikut mendoakan dan mendukung jalannya pemerintahan ini," ajaknya.
Turut hadir mendampingi Bupati Adil, Sekda Bambang Supriyanto, Plt Kepala Inspektorat Kepulauan Meranti Rawelly, Plt Kepala DPKAD Kepulauan Meranti Almubaraq Alamsyah dan Kepala Bagian Prokopim Setdakab Kepulauan Meranti Afrinal Yusran.(wir)
