MERANTI (RIAUPOS.CO) -- Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti tak kunjung cair.
Pembayarannya molor sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.05/2020 yang diundangkan dan mulai berlaku pada 7 Agustus 2020 lalu.
Pj Sekda Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE MM, Rabu (19/8/20) membenarkan. Kepada Riau Pos, Kamis (20/8/20) siang, ia berjanji jika Pemda akan mengakomodir pembayaran gaji ke-13 tersebut setelah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas disalurkan Pemerintah Pusat.
"Bulan ini akan kita bayarkan gaji ke-13 pegawai. Karena kita masih menunggu DBH turun, " ujarnya.
Menurutnya keterlambatan terjadi karena Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti harus mendahulukan kebutuhan tahapan Pilkada Meranti 2020.
Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula akan diperuntukkan untuk menalangi kebutuhan gaji ke-13 itu, dialihkan untuk mengakomodir kebutuhan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Jadi anggaran yang tersedia di kas daerah kita salurkan dulu ke KPU. Karena kebutuhan itu cukup mendesak untuk kepentingan jalannya tahapan Pilkada. Nilai yang sudah kita salurkan itu sebesar lebih kurang Rp 13 miliar, " katanya.
"Memang anggaran untuk KPU seharusnya disalurkan setelah DBH masuk. Tetapi karena mendesak, kita bayarkan dulu dari DAU, " tambahnya.
Asumsinya, DBH yang akan masuk dalam bulan ini lebih kurang Rp 30 miliar. Sedangkan kebutuhan untuk membayarkan gaji ke-13 lebih kurang Rp 13 miliar.
Menjelang DBH dikucurkan oleh pemerintah pusat, mereka juga sedang mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) nya.
"Untuk PMK, Juknis (Petunjuk Teknis), dan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) sudah ada. Hanya tinggal Perbup yang sedang kita siapkan," rincinya.
Oleh karena itu, Bambang meminta kepada seluruh ASN bisa bersabar. Karena gaji ke-13 pasti dibayarkan. "Bulan ini akan kita bayarkan semuanya. Kami mengharapkan seluruh ASN bisa bersabar, " ujarnya.
Laporan: Wira Saputra (Pekanbaru)
