SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Di bawah kepemimpinan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti HM Adil, program bantuan pangan non tunai (BPNT) versi daerah setempat akan mulai disalurkan Februari 2022 ini.
Masuk sebagai salah satu dari tujuh program strategis Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH, bantuan sosial sembako (BSS) akan menyasar 4.131 keluarga penerima manfaat (KPM).
Demikian disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos-P3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Meranti, M Kardafi kepada Riaupos.co, Jumat (14/1/2022).
"Target kami program BSS ini mulai dilaksanakan pertengahan bulan depan. Namun kami tegaskan program yang digagas oleh bupati ini sedikit berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Kemensos RI," bebernya.
Karena kata dia, bantuan ini didominasi oleh produk unggulan lokal Meranti. Seperti makanan pokok turunan atau olahan tepung sagu.
Tentunya strategi itu dinilai cukup efektif untuk melahirkan efek terhadap ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, itu juga membantu masyarakat kurang mampu, dampak Pandemi Covid-19.
Secara rinci jumlah DTKS dan Non STKS di Kepulauan Meranti tidak kurang dari 11.000 keluarga. Dari jumlah itu terdapat lebih kurang 6.000 yang belum menerima bantuan reguler dari Kemensos.
Namun setelah divalidasi berlapis oleh tim verifikasi, jumlah itu menyusut menjadi 4.131 KK yang belum diakomodir oleh Kemensos untuk masuk skala prioritas sebagai penerima BSS.
"Oleh karenanya, sesuai amanat UU 13 tahun 2017 dan koordinasi dengan TAPD, maka jumlah KPM tersebut yang digunakan sebagai KPM BSS dengan nilai barang Rp200 ribu setiap KPM," bebernya.
Dibeberkannya, jika nominal yang dimaksud tidak bisa diuangkan, namun hanya bisa dibelanjakan dalam bentuk sembako melalui kartu semacam ATM yang digesekkan pada mesin EDC perbankan.
"Kerja sama nantinya dilaksanakan dengan Bank Riau Kepri melalui kedai yang telah ditunjuk. Namanya E-kedai yang ditunjuk oleh tim verifikasi. Tim ini melibatkan aparat tingkat desa, kelurahan melalui camat serta survei dan monitoring yang melibatkan pihak perbankan.
Sementara tahap akhir akan kembali memastikan kelayakan kedai yang ditunjuk sebagai E-kedai itu. Paling tidak sebagai langkah untuk mengantisipasi E-Kedai dadakan," ungkapnya.
Terhadap potensi penerima ganda, Kardafi mengatakan terus monitoring data KPM secara berkelanjutan. Siasat itu mengingat data DTKS tidak statis, namun selalu bergerak seiring penambahan jumlah penerima BPNT reguler, BPNT PPKM dan PKH dari Kemensos.
Karena di sisi lain, alokasi bansos tidak boleh tumpang tindih hingga ganda menerima dengan bantuan reguler BPNT dan PKH. "Bila ada data yang tumpang tindih atau dobel menerima, maka bantuan sembako pemda yang kita batalkan sesuai kewenangan yang dimiliki kabupaten," ujarnya.
Sementara terhadap mekanisme, tatacara pendistribusian dan aturan mainnya melalui Perbup dan Juknis pelaksanaannya. "Saat ini SK sudah terbit, namun saat ini kami sedang melaksanakan tahapan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti sama penyalur hingga lain-lain," ujarnya.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Rinaldi
